Hiswana Migas Papua Barat Usul Penambahan SPBN di Manokwari untuk Bantu Nelayan
Hiswana Migas Papua Barat mengusulkan penambahan dua SPBN di Manokwari untuk memudahkan nelayan mendapatkan BBM bersubsidi dan mengurangi antrean panjang di SPBU.
Nelayan di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, menghadapi kesulitan akses bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak pada produktivitas dan harga jual ikan. Hal ini mendorong Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Provinsi Papua Barat untuk mengusulkan penambahan dua stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) di wilayah tersebut. Usulan ini disampaikan pada Rabu, 12 Maret 2024, di Manokwari.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Hiswana Migas Papua Barat, Ferry Auparay, menjelaskan bahwa penambahan SPBN akan sangat membantu nelayan mendapatkan BBM dengan harga yang lebih terjangkau. Saat ini, nelayan seringkali harus membeli Pertalite dari pengecer dengan harga tinggi, mencapai Rp14.000 hingga Rp15.000 per liter. Kondisi ini, menurut Ferry, "Sekaligus mengurai masalah antrean di SPBU yang hampir 70 persen disebabkan oleh kebutuhan konsumsi nelayan."
Keterbatasan akses BBM ini tidak hanya menghambat operasional penangkapan ikan, tetapi juga berdampak pada penurunan produktivitas dan kenaikan harga jual ikan segar di pasar Manokwari. Ferry menambahkan, "Masyarakat nelayan kita sudah susah, tidak dapat pelayanan, dan akhirnya bergantung pada penjual BBM eceran." Situasi ini jelas merugikan nelayan dan berdampak pada perekonomian masyarakat setempat.
Solusi Tambah SPBN: Usulan Hiswana Migas dan Dukungan Pemerintah
Pemerintah Provinsi Papua Barat, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), telah merespon positif usulan Hiswana Migas. Kepala DKP Papua Barat, Jefry Auparay, menyatakan bahwa pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk PT Pertamina dan pemerintah kabupaten Manokwari, terkait rencana penambahan SPBN ini. PT Pertamina sendiri telah menyetujui rencana penambahan dua SPBN di Manokwari.
Namun, realisasi pembangunan SPBN tersebut terganjal oleh persyaratan penyediaan lahan oleh pemerintah daerah. Hal ini menjadi syarat utama untuk penerbitan izin pembangunan infrastruktur SPBN. Jefry Auparay menegaskan, "Prinsipnya, pemerintah daerah buka peluang bagi pelaku usaha yang mau berinvestasi dalam pembangunan SPBN." Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan di Manokwari.
Langkah selanjutnya adalah percepatan penyediaan lahan oleh pemerintah daerah. Dengan tersedianya lahan, pembangunan SPBN dapat segera dimulai dan diharapkan dapat memberikan solusi bagi permasalahan akses BBM yang dihadapi nelayan di Manokwari. Keberadaan SPBN diharapkan dapat menstabilkan harga BBM dan meningkatkan produktivitas nelayan.
Pembangunan SPBN ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mengurangi beban ekonomi mereka. Dengan harga BBM yang lebih terjangkau, nelayan dapat lebih fokus pada kegiatan penangkapan ikan dan meningkatkan pendapatan mereka. Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif pada perekonomian masyarakat Manokwari secara keseluruhan.
Dampak Positif Penambahan SPBN bagi Nelayan Manokwari
- Akses BBM yang lebih mudah dan terjangkau.
- Pengurangan antrean panjang di SPBU.
- Peningkatan produktivitas penangkapan ikan.
- Penurunan harga jual ikan segar di pasar.
- Peningkatan pendapatan nelayan.
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan.
Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan usulan penambahan SPBN di Manokwari dapat segera direalisasikan. Hal ini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi nelayan dan perekonomian di Kabupaten Manokwari.
