Kadis DKPP Tala Usul Tambah Kuota BBM Bersubsidi Nelayan: Jatah Sekarang Tak Cukup
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tanah Laut mengusulkan penambahan kuota BBM bersubsidi untuk nelayan pada tahun 2025 karena jatah yang ada saat ini dinilai tidak mencukupi kebutuhan 9.000 nelayan di wilayah tersebut.
Tanah Laut, Kalimantan Selatan, 25 Maret 2024 - Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan, Achmad Taufik, mengusulkan penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan di wilayahnya. Usulan ini disampaikan karena jatah BBM bersubsidi yang tersedia saat ini dinilai jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan para nelayan. Usulan resmi akan diajukan pada tahun 2025 mendatang kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Berdasarkan data yang dimiliki DKPP Tala, saat ini nelayan di beberapa desa pesisir Kabupaten Tanah Laut hanya mendapatkan jatah BBM bersubsidi yang terbatas. Nelayan di Taboneo misalnya, hanya menerima 110.000 liter per bulan, Kuala Tambangan 5.000 liter, dan Pagatan Besar 70.000 liter. Jumlah ini dinilai sangat minim mengingat jumlah nelayan di Kabupaten Tanah Laut diperkirakan mencapai 9.000 orang yang tersebar di beberapa desa pesisir, seperti Desa Kintap, Desa Takisung, Desa Panyipatan, Desa Kurau, Desa Bumi Makmur, dan Desa Jorong.
"Pengajuan penambahan kuota BBM bersubsidi untuk nelayan pesisir ini dilakukan karena jatah yang ada masih belum mencukupi," ujar Achmad Taufik di Pelaihari, Kabupaten Tala, Selasa. Ia menambahkan bahwa kuota BBM bersubsidi yang tersedia saat ini "cuma cukup untuk nelayan yang ada saat ini". Dengan demikian, banyak nelayan yang kesulitan memenuhi kebutuhan BBM untuk melaut.
Kebutuhan BBM Nelayan Tanah Laut
Minimnya kuota BBM bersubsidi berdampak signifikan terhadap aktivitas penangkapan ikan para nelayan. Keterbatasan BBM memaksa mereka untuk mengurangi waktu dan jangkauan melaut, sehingga berdampak pada pendapatan mereka. Hal ini tentunya berdampak pada perekonomian nelayan dan kesejahteraan keluarga mereka.
Achmad Taufik berharap, dengan adanya penambahan kuota BBM bersubsidi, para nelayan dapat menjalankan aktivitas penangkapan ikan dengan lebih lancar dan optimal. "Apabila kuota BBM terpenuhi maka para nelayan bisa beraktivitas dengan lancar untuk mencari dan menangkap ikan di laut," tuturnya. Ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan BBM bersubsidi bagi nelayan, mengingat peran penting nelayan dalam perekonomian daerah.
Pengajuan penambahan kuota ini diharapkan dapat dipertimbangkan oleh BPH Migas. Dengan terpenuhinya kebutuhan BBM bersubsidi, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas nelayan dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Kabupaten Tanah Laut.
Distribusi BBM Bersubsidi yang Merata
Selain mengajukan penambahan kuota, DKPP Tala juga akan mempertimbangkan mekanisme distribusi BBM bersubsidi yang lebih efektif dan efisien. Hal ini untuk memastikan BBM bersubsidi tersebut tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh seluruh nelayan yang berhak menerimanya. Transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran BBM bersubsidi juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan.
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dukungan terhadap nelayan tidak hanya berupa penyediaan BBM bersubsidi, tetapi juga meliputi berbagai program peningkatan kapasitas dan pemberdayaan nelayan. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan nelayan di Kabupaten Tanah Laut dapat terus berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Usulan penambahan kuota BBM bersubsidi ini merupakan salah satu langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung sektor perikanan. Diharapkan usulan ini mendapat respon positif dari pemerintah pusat agar kesejahteraan nelayan di Kabupaten Tanah Laut dapat terus meningkat.
Keberhasilan program ini akan berdampak positif pada peningkatan perekonomian masyarakat pesisir, mengurangi angka kemiskinan, dan meningkatkan taraf hidup nelayan dan keluarganya. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan nelayan menjadi kunci penting dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tanah Laut.
