KPID DKI Apresiasi Disertasi Bawaslu Soal Pengawasan Pemilu 2019
Ketua KPID DKI Jakarta memberikan apresiasi terhadap disertasi anggota Bawaslu RI yang mengungkap problematika pengawasan Pemilu 2019 di DKI Jakarta, menekankan pentingnya peran media dan evaluasi menyeluruh.
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi DKI Jakarta, Puji Hartoyo, memberikan apresiasi tinggi terhadap disertasi Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI), Puadi. Disertasi berjudul 'Problematika Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Provinsi DKI Jakarta' ini dinilai sangat relevan dan memberikan gambaran jelas mengenai tantangan pengawasan pemilu di DKI Jakarta. Apresiasi disampaikan di Jakarta pada Kamis (20/2), setelah Puadi berhasil meraih gelar doktor Ilmu Politik di Universitas Nasional (UNAS).
Puji Hartoyo berharap temuan-temuan penting dalam disertasi tersebut tidak hanya menjadi dokumen akademik. Ia menekankan pentingnya implementasi temuan ini untuk memperbaiki regulasi dan mekanisme pengawasan pemilu di masa mendatang. Hal ini penting untuk memperkuat sistem pengawasan pemilu, menegakkan aturan, dan menjaga independensi lembaga pengawas pemilu di Indonesia.
Penelitian Puadi dinilai memberikan kontribusi signifikan dalam memahami kompleksitas pengawasan pemilu. Temuan-temuannya diharapkan dapat menjadi acuan bagi penyelenggara Pemilu di daerah untuk meningkatkan kualitas pengawasan pemilu di masa mendatang. Dengan demikian, diharapkan Pemilu di Indonesia akan semakin berkualitas dan demokratis.
Peran Media dan Evaluasi Menyeluruh
Puji Hartoyo juga menyoroti peran krusial media dalam mendukung pengawasan pemilu yang transparan dan akuntabel. Media, menurutnya, memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal proses demokrasi, termasuk mencegah penyebaran hoaks, politik uang, dan pelanggaran kampanye. "Pengawasan tidak bisa hanya bertumpu pada Bawaslu. Tapi juga media harus menjadi bagian dari ekosistem pengawasan penyelenggaraan Pemilu," tegas Puji.
KPID, kata Puji, terus mendorong lembaga penyiaran untuk menjalankan perannya secara profesional dan netral dalam memberitakan proses pemilu. Hal ini penting untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada publik akurat dan tidak memihak.
Disertasi Puadi mengungkap beberapa temuan utama, antara lain politik uang, keterbatasan kewenangan Bawaslu, kampanye di tempat pendidikan, dan pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam verifikasi partai politik. Menanggapi hal ini, Puji berharap adanya evaluasi mendalam dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil.
Puji menekankan pentingnya memastikan pemilu di Indonesia semakin berkualitas. Salah satu caranya adalah dengan memperkuat lembaga pengawas seperti Bawaslu dan memastikan regulasi yang ada dapat ditegakkan secara efektif. Hal ini membutuhkan komitmen dan kerja sama dari semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu.
Dukungan dari Wakil Menteri Desa
Sebagai bentuk dukungan terhadap Puadi, Puji Hartoyo turut hadir bersama Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia (Wamendesa), Ahmad Riza Patria, dalam acara promosi doktor Puadi di Universitas Nasional (UNAS), Jakarta, Rabu (19/2).
Kehadiran Wamendes ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pentingnya penelitian dan kajian akademik dalam konteks pengawasan pemilu. Hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
Dengan adanya apresiasi dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan temuan-temuan dalam disertasi Puadi dapat diimplementasikan secara efektif untuk meningkatkan kualitas pengawasan pemilu di Indonesia. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas proses demokrasi di Tanah Air.
Kesimpulannya, disertasi Puadi memberikan kontribusi berharga bagi pemahaman dan peningkatan pengawasan pemilu di Indonesia. Apresiasi dari KPID DKI Jakarta dan dukungan dari Wamendes menunjukkan pentingnya penelitian akademik dalam konteks penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berkualitas. Peran media dan evaluasi menyeluruh dari semua pemangku kepentingan juga menjadi kunci dalam mewujudkan pemilu yang lebih baik di masa mendatang.
