Anggota Bawaslu Raih Gelar Doktor, Soroti Pengawasan Pemilu 2019

Anggota Bawaslu RI, Puadi, berhasil meraih gelar doktor setelah meneliti problematika pengawasan Pemilu Serentak 2019 di DKI Jakarta, memberikan rekomendasi penting untuk perbaikan pengawasan pemilu mendatang.

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Puadi, berhasil meraih gelar doktor setelah mempertahankan disertasinya yang berjudul 'Problematika Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Provinsi DKI Jakarta' di Universitas Nasional, Jakarta, pada Rabu, 19 Februari 2024. Penelitiannya menganalisis berbagai tantangan pengawasan Pemilu 2019 di DKI Jakarta, melibatkan berbagai aktor politik dan lembaga terkait, serta memberikan rekomendasi penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu di masa mendatang.

Disertasi Puadi berfokus pada dinamika politik yang mempengaruhi pengawasan pemilu, mencakup berbagai tahapan pemilu dan interaksi antar aktor politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bawaslu dalam menghadapi permasalahan seperti pemutakhiran data pemilih, pencalonan mantan narapidana, kampanye di tempat pendidikan, politik uang, dan keterwakilan perempuan. Penelitian ini juga menyelidiki interaksi kepentingan antara peserta pemilu, KPU, pemerintah, dan masyarakat dalam konteks pengawasan Pemilu 2019.

Hasil penelitian menunjukkan enam stakeholder kunci yang berperan penting dalam pengawasan pemilu, yaitu Bawaslu, KPU, pemerintah, pemilih, partai politik, dan Gakkumdu. Bawaslu sebagai pengawas utama menghadapi tantangan signifikan dalam menjalankan fungsinya, termasuk kendala pemutakhiran data pemilih, pembatasan pencalonan mantan narapidana, kampanye di institusi pendidikan, politik uang, dan keterwakilan perempuan. "Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis interaksi kepentingan antara peserta pemilu (partai politik dan calon anggota legislatif), KPU, pemerintah, dan masyarakat terhadap berbagai masalah yang ditangani Bawaslu DKI Jakarta dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu Serentak 2019," kata Puadi.

Rekomendasi Penting untuk Pengawasan Pemilu

Penelitian Puadi menghasilkan lima rekomendasi penting. Pertama, Bawaslu perlu diberikan akses penuh terhadap Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) untuk pengawasan pemutakhiran data pemilih tetap (DPT) yang lebih optimal. Kedua, perlu harmonisasi peraturan KPU dan Undang-Undang Pemilu terkait pembatasan pencalonan mantan narapidana untuk menghindari konflik hukum. Ketiga, penegakan sanksi yang lebih tegas dan sosialisasi yang komprehensif diperlukan untuk pengawasan kampanye di tempat pendidikan yang melibatkan ASN. Keempat, peran Sentra Gakkumdu perlu diperkuat untuk menangani kasus politik uang secara lebih efektif dan memberikan efek jera. Kelima, diperlukan langkah-langkah nyata untuk memastikan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam verifikasi partai politik tidak hanya menjadi formalitas.

Ketua sidang promosi doktor, Prof. Dr. Umar Basalim, mengapresiasi penelitian Puadi yang dinilai memperkaya kajian akademik mengenai pemilu di Indonesia dan memberikan wawasan mendalam tentang dinamika pengawasan pemilu. "Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang dinamika pengawasan pemilu dan menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat peran Bawaslu di masa mendatang," pungkas Prof. Umar. Dengan rekomendasi yang diajukan, diharapkan pengawasan pemilu di Indonesia dapat lebih efektif dan kredibel dalam menjaga integritas demokrasi.

Sidang promosi doktor ini dihadiri oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia Ahmad Riza Patria, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, keluarga Puadi, dan jajaran pimpinan serta dosen Fisip UNAS. Puadi dipromotori oleh Prof. Dr. Lili Romli, M.Si., dan ko-promotor Dr. Asran Jalal, M.Si. Ia juga diuji oleh beberapa profesor dan doktor lainnya.

Kesimpulan

Penelitian Puadi memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan peningkatan pengawasan pemilu di Indonesia. Rekomendasi yang diajukannya diharapkan dapat diimplementasikan untuk menciptakan pemilu yang lebih adil, transparan, dan demokratis.