KPK Geledah Kantor Dinas PUPR-PKPP Riau: Bukan OTT
Tim KPK menggeledah Kantor Dinas PUPR-PKPP Riau di Pekanbaru pada Senin, 20 Januari 2025, untuk investigasi kasus tertentu, bukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Kawasan Perumahan dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau di Jalan SM Amin, Pekanbaru, Senin, 20 Januari 2025. Penggeledahan yang dimulai pukul 09.00 WIB ini melibatkan penyidik KPK dan aparat kepolisian.
Sejumlah petugas kepolisian tampak berjaga di lokasi. Mobil operasional KPK terparkir di depan kantor, sementara tim penyidik memeriksa berbagai ruangan, termasuk ruang kepala bidang dan pejabat lainnya. Dokumen-dokumen di beberapa ruangan diperiksa secara intensif oleh penyidik yang mengenakan rompi hijau-putih.
Meskipun sempat beredar isu penggeledahan ini merupakan bagian dari Operasi Tangkap Tangan (OTT), Juru Bicara KPK, Tessa Mhardhika Sugiarto, membantahnya. "Tidak OTT, hanya penggeledahan," tegas Tessa. Sampai saat ini, KPK belum mau mengungkapkan secara detail kasus yang sedang diselidiki.
Hingga sore hari, penggeledahan masih berlangsung. KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai perkembangan kasus ini. "Nanti dikabari lagi," tambah Tessa. Ketidakjelasan ini menimbulkan rasa penasaran publik terhadap alasan di balik penggeledahan tersebut.
Aktivitas investigasi KPK di Pekanbaru meningkat beberapa bulan terakhir. Hal ini berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap mantan pejabat Wali Kota Pekanbaru pada Desember 2024. Setelah OTT tersebut, sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru diperiksa. Kini, KPK mengalihkan fokus penyelidikan ke lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Penggeledahan di Kantor Dinas PUPR-PKPP Riau menjadi indikasi kuat bahwa KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi di instansi tersebut. Meskipun informasi detail masih terbatas, langkah KPK ini menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi di Indonesia.
Ke depan, publik menantikan informasi lebih lanjut dari KPK terkait kasus ini. Transparansi dalam proses hukum sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan keadilan ditegakkan. Semoga KPK segera memberikan klarifikasi resmi mengenai kasus yang sedang ditangani.