Legislator Lombok Tengah Dorong Penertiban Premanisme demi Pariwisata Maju
DPRD Lombok Tengah mendukung penertiban premanisme agar sektor pariwisata, khususnya di KEK Mandalika, dapat berkembang pesat dan menarik investasi.
Lombok Tengah, 15 Mei 2024 (ANTARA) - Anggota DPRD Lombok Tengah, Lalu Muhammad Akhyar, menyatakan dukungannya terhadap upaya penegakan hukum untuk memberantas aksi premanisme, khususnya yang melibatkan oknum organisasi masyarakat (ormas). Langkah ini dinilai krusial untuk kemajuan sektor pariwisata di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
Menurut Akhyar, keamanan dan kenyamanan wisatawan merupakan prioritas utama. "Untuk keamanan dan kenyamanan wisatawan yang berkunjung, aksi premanisme harus ditertibkan agar pariwisata maju di daerah ini," tegasnya dalam pernyataan di Praya, Kamis.
Ia menekankan pentingnya melindungi para investor yang telah menanamkan modal di Lombok Tengah. Keberadaan mereka sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi daerah, dan iklim investasi yang kondusif harus dijaga agar pembangunan berkelanjutan dapat terwujud.
Pariwisata dan KEK Mandalika sebagai Fokus Pembangunan
Akhyar mengingatkan bahwa Lombok Tengah saat ini fokus pada pengembangan sektor pariwisata, terutama Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional super prioritas. Oleh karena itu, dukungan dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk menjaga iklim investasi yang aman dan kondusif.
Ia berharap semua pihak dapat berkomitmen untuk mendukung pengembangan kawasan tersebut. "Iklim investasi harus tetap dijaga untuk kemajuan pariwisata di Mandalika atau Lombok Tengah," ujarnya.
Selain itu, Akhyar juga menekankan pentingnya kepatuhan para investor terhadap regulasi yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Hal ini diperlukan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. "Investor juga harus taat pada regulasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah ataupun aturan dari pemerintah pusat," tegasnya.
Ancaman Premanisme terhadap Investasi
Lebih lanjut, Akhyar menjelaskan bahwa premanisme dapat merusak citra daerah, mengganggu kenyamanan masyarakat, dan menciptakan iklim investasi yang tidak sehat. Hal ini pada akhirnya akan merugikan masyarakat Lombok Tengah sendiri.
"Kalau wisatawan atau investor yang datang tidak nyaman, mereka tidak mau berkunjung lagi atau berinvestasi di Lombok Tengah," jelasnya. Ia menambahkan bahwa menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat.
Akhyar mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan wilayah demi kemajuan bersama. "Mari tetap jaga keamanan dan kenyamanan untuk kemajuan bersama," ajakannya.
Polri Tegas Tindak Premanisme
Sebelumnya, Polri telah menegaskan komitmennya untuk menindak tegas oknum ormas yang terlibat dalam aksi premanisme dan menghambat iklim investasi. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko, menyatakan bahwa Polri tidak akan menoleransi segala bentuk premanisme yang mengancam investasi dan stabilitas ekonomi nasional.
"Polri tidak akan menoleransi segala bentuk premanisme yang mengancam investasi dan stabilitas ekonomi nasional," ujar Trunoyudo dalam keterangan tertulis.
Pernyataan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang memiliki potensi pariwisata yang besar seperti Lombok Tengah.
