BKPM Solusi Premanisme Ormas di Kawasan Industri: Ratusan Triliun Rupiah Hilang

Kementerian Investasi/BKPM akan undang pemda dan lembaga terkait untuk mencari solusi atas aksi premanisme ormas di kawasan industri yang telah merugikan ratusan triliun rupiah.

Jakarta, 10 Februari 2024 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berencana menggelar pertemuan dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk mencari solusi permasalahan premanisme yang dilakukan organisasi masyarakat (ormas) di kawasan industri. Ini menyusul kerugian ratusan triliun rupiah akibat investasi yang batal dan perusahaan yang hengkang dari kawasan industri.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM, Riyatno, menjelaskan bahwa BKPM akan memfasilitasi investor dari tahap awal pengajuan hingga akhir pembangunan fasilitas produksi. "Jadi kalau ada permasalahan yang dihadapi oleh investor, misalnya menyampaikan ke kami, kami akan undang rapat dengan kementerian/lembaga terkait, dengan pemerintah daerah. Apa masalahnya," ujar Riyatno dalam wawancara di Jakarta.

Kerugian Investasi Akibat Premanisme Ormas

Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia sebelumnya telah melaporkan kerugian yang sangat signifikan akibat aktivitas premanisme ormas. Ketua Umum HKI, Sanny Iskandar, mengungkapkan bahwa kerugian tersebut mencapai ratusan triliun rupiah. Kerugian ini tidak hanya mencakup investasi yang batal, tetapi juga investasi yang tidak jadi masuk ke kawasan industri.

"Kalau dihitung semuanya, 'ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang nggak jadi masuk juga. Itu bisa ratusan triliun rupiah," kata Sanny Iskandar.

Ormas-ormas tersebut kerap mengganggu keamanan kawasan industri dengan melakukan demonstrasi dan meminta keterlibatan dalam proses pembangunan atau aktivitas pabrik. "Yang mereka pingin itu adalah supaya yang terkait dengan pabrik, selalu ya, dia kan butuh transportasi, catering atau apa, pingin beli ini, beli itu, mau bangun perluasan pabriknya atau apa, mereka itu minta diserahkan ke mereka," jelas Sanny.

Langkah-langkah BKPM Mencari Solusi

BKPM menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan masalah ini. Sebagai bagian dari pemerintah, BKPM bertanggung jawab untuk memastikan iklim investasi yang kondusif. Riyatno menekankan peran BKPM yang end-to-end dalam proses investasi, artinya menangani masalah dari awal hingga akhir. "Jadi ini memang tugas kami. Kalau kami sampaikan, tugas di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, itu kan end-to-end. Artinya dari awal sampai akhir. Jadi kalau di tengah-tengah investasi ada masalah, kami akan carikan solusi," tegasnya.

Bahkan, beberapa investor telah mengirimkan surat langsung kepada Presiden terkait masalah premanisme ormas ini. Hal ini menunjukkan keparahan masalah dan kebutuhan mendesak akan solusi yang efektif dan komprehensif.

Harapan Terhadap Solusi yang Komprehensif

Pertemuan yang akan diinisiasi BKPM diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret untuk mengatasi premanisme ormas di kawasan industri. Kerjasama antara BKPM, kementerian/lembaga terkait, dan pemerintah daerah sangat krusial untuk menciptakan lingkungan investasi yang aman dan menarik bagi investor baik domestik maupun asing. Solusi yang terintegrasi dan efektif diharapkan dapat mencegah kerugian ekonomi lebih lanjut dan mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia.

Ke depannya, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap aksi premanisme ormas juga perlu ditingkatkan. Hal ini penting untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi para investor.