Premanisme Ormas Ganggu Industri, Kemenperin Cari Solusi Ratusan Triliun Rupiah
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya mencari solusi atas aksi premanisme ormas di kawasan industri yang telah merugikan ratusan triliun rupiah akibat investasi yang batal dan keluar dari kawasan industri.
Jakarta, 6 Februari 2024 - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan keprihatinan dan komitmennya untuk mengatasi masalah premanisme yang dilakukan organisasi masyarakat (ormas) di kawasan industri. Aksi premanisme ini dinilai mengganggu kinerja pabrik dan merugikan perekonomian nasional.
Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Tri Supondy, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah berupaya mencari solusi atas permasalahan ini. "Kalaupun akhirnya terjadi excess, terjadi apa yang kita tidak inginkan, ya ini yang kita coba cari solusinya," ujar Tri Supondy di Jakarta, Kamis lalu.
Kerjasama Antar Lembaga
Kemenperin menyadari bahwa penanganan masalah ini membutuhkan kolaborasi. Mereka tidak dapat bekerja sendiri dan membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah, kementerian/lembaga lain, serta aparat penegak hukum. Tujuan utama pembentukan kawasan industri adalah untuk mengoptimalkan kinerja sektor manufaktur, meningkatkan utilisasi, dan menekan biaya logistik. Oleh karena itu, gangguan keamanan seperti premanisme ormas harus segera diatasi.
Meskipun mengakui tantangan dalam menangani aktivitas ormas di kawasan industri, Kemenperin menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan masalah ini. "Sekali lagi ini concern yang kami terima," tegas Tri Supondy.
Kerugian Mencapai Ratusan Triliun Rupiah
Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia sebelumnya telah melaporkan kerugian yang sangat besar akibat premanisme ormas. Ketua Umum HKI, Sanny Iskandar, mengungkapkan bahwa kerugian mencapai ratusan triliun rupiah. Kerugian ini bukan hanya berasal dari investasi yang telah keluar dari kawasan industri, tetapi juga dari investasi yang batal masuk akibat situasi yang tidak kondusif.
"Kalau dihitung semuanya, ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang nggak jadi masuk juga. Itu bisa ratusan T (triliun rupiah)," jelas Sanny Iskandar usai dialog optimalisasi kawasan industri di Jakarta.
Modus Operandi Ormas
Ormas-ormas tersebut kerap mengganggu keamanan kawasan industri dengan melakukan demonstrasi dan berbagai bentuk intimidasi. Mereka biasanya meminta diikutsertakan dalam proses pembangunan atau aktivitas pabrik. Sanny Iskandar menjelaskan modus operandi mereka: "Yang mereka pingin itu adalah supaya yang terkait dengan pabrik, selalu ya, dia kan butuh transportasi, catering atau apa, pingin beli ini, beli itu, mau bangun perluasan pabriknya atau apa, mereka itu minta diserahkan ke mereka."
Surat Langsung Kepada Presiden
Situasi ini telah membuat beberapa investor mengirimkan surat langsung kepada Presiden terkait premanisme ormas di kawasan industri. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya masalah ini dan dampaknya terhadap iklim investasi di Indonesia. Perlu adanya tindakan tegas dan terkoordinasi untuk menciptakan lingkungan usaha yang aman dan kondusif bagi para investor.
Kesimpulan
Premanisme ormas di kawasan industri merupakan masalah serius yang membutuhkan solusi komprehensif. Kerugian ekonomi yang ditimbulkan sangat besar dan berdampak pada iklim investasi. Kolaborasi antara Kemenperin, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan sangat krusial untuk menyelesaikan masalah ini dan menciptakan lingkungan usaha yang aman dan kondusif.
