Lombok Timur Tetap Darurat Bencana hingga Akhir Januari 2025
Meskipun laporan bencana di Lombok Timur, NTB, menurun, status darurat bencana tetap berlaku hingga akhir Januari 2025 karena kendala anggaran dan perbaikan infrastruktur tertunda.
Lombok Timur, NTB, tetap dalam status darurat bencana hingga akhir Januari 2025. Meskipun laporan dari masyarakat terkait dampak bencana sudah mulai berkurang, Kepala Pelaksana Harian BPBD Lombok Timur, L Mulyadi, menegaskan status darurat belum dicabut. Keputusan pencabutan status darurat bencana akan bergantung pada perkembangan situasi di lapangan. Perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan masih terhambat, membuat situasi ini cukup mengkhawatirkan.
Menurut Mulyadi, berkurangnya laporan masyarakat menjadi indikator utama pencabutan status darurat. Namun, kendala utama saat ini justru terletak pada perbaikan infrastruktur yang terhambat. Hal ini disebabkan oleh surat edaran dari Kementerian Keuangan yang membatasi penggunaan anggaran.
Perbaikan infrastruktur terkendala aturan Kementerian Keuangan. Akibat surat edaran tersebut, perbaikan infrastruktur fisik seperti jalan dan jembatan belum bisa dilakukan. Proses pengadaan barang dan jasa pun ikut tertunda, karena terikat aturan yang sama. Dana yang dibutuhkan untuk perbaikan infrastruktur, termasuk jalan dan jembatan, ditaksir mencapai Rp2,5 miliar. Anggaran tersebut berasal dari dana tak terduga.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah berupaya mengatasi masalah ini. Mereka telah menyampaikan kendala tersebut kepada Pj Bupati dan melakukan sinkronisasi dengan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Upaya ini dilakukan agar proses perbaikan infrastruktur bisa segera dimulai dan mencegah kerusakan yang lebih meluas. Sayangnya, kendala aturan tetap menjadi penghalang utama.
Koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) NTB juga telah dilakukan. BWS NTB telah memberikan bantuan berupa beronjong untuk membantu penanganan bencana. Meskipun demikian, perbaikan infrastruktur skala besar masih tertunda. Delapan kecamatan sebelumnya terdampak bencana. Namun, berkat penanganan sebelumnya, daerah-daerah yang rawan banjir seperti Sambelia dan Pringgabaya kini aman dari banjir saat musim hujan.
Rekayasa aliran sungai telah dilakukan di beberapa titik untuk mencegah banjir di pemukiman. Meskipun demikian, status darurat bencana tetap berlaku sampai akhir Januari 2025, menandakan bahwa tantangan dalam pemulihan pasca-bencana di Lombok Timur masih cukup besar dan memerlukan solusi yang cepat dan terkoordinasi.
Ke depan, koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah, Kementerian Keuangan, dan BWS NTB sangat diperlukan untuk mempercepat proses perbaikan infrastruktur dan memastikan keselamatan masyarakat Lombok Timur.