Anggota DPRD NTB Desak Aksi Nyata Atasi Banjir Bima
Anggota DPRD NTB, Muhammad Aminurlah, mendesak pemerintah daerah untuk mengambil langkah kongkret mengatasi banjir di Bima yang telah merusak lahan pertanian dan infrastruktur, mengancam perekonomian masyarakat.

Banjir yang melanda Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), telah menimbulkan kerusakan parah dan kerugian ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Anggota DPRD NTB, Muhammad Aminurlah, atau yang akrab disapa Haji Maman, menuntut adanya tindakan nyata dari pemerintah daerah untuk mengatasi masalah ini.
Situasi Darurat di Bima
Kecamatan Ambalawi dan Wera menjadi wilayah yang paling terpukul akibat bencana banjir. Haji Maman, yang baru saja melakukan kunjungan ke lokasi terdampak, menyoroti kerusakan lahan pertanian dan infrastruktur vital. Sawah-sawah petani hancur, bendungan yang mengairi lahan pertanian seluas 100 hektare rusak total, dan sungai meluas hingga 100-300 meter. Kerusakan ini mengancam mata pencaharian utama masyarakat dan berpotensi menimbulkan krisis ekonomi dalam tiga bulan ke depan.
"Kunjungan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Kami melihat langsung bagaimana banjir telah menghancurkan sawah petani, merusak bendungan, serta mengikis lahan produktif hingga menjadi aliran sungai baru. Ini situasi yang sangat mendesak," ungkap Haji Maman.
Perlu Solusi Jangka Panjang, Bukan Sekadar Bantuan Darurat
Haji Maman menekankan pentingnya solusi jangka panjang, bukan hanya bantuan darurat. Menurutnya, bantuan sembako yang telah diberikan masih belum cukup untuk mengatasi permasalahan yang kompleks. Ia mendesak pemerintah untuk segera mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp5 miliar untuk menangani dampak bencana. Dana tersebut akan digunakan untuk pengerukan sungai, perbaikan bendungan di Ambalawi, dan pemulihan infrastruktur lainnya.
"Sejauh ini bantuan yang diberikan hanya sebatas tanggap darurat, sementara masyarakat membutuhkan solusi jangka panjang. Kita harus memastikan ada langkah konkret dari pemerintah daerah dan provinsi untuk mengatasi masalah ini," tegasnya.
Kerusakan Infrastruktur dan Ancaman Ketahanan Pangan
Banjir di Bima tidak hanya merusak lahan pertanian, tetapi juga infrastruktur lainnya seperti rumah warga dan jalan. Kerusakan sistem irigasi akibat banjir mengancam ketahanan pangan masyarakat. Haji Maman menjelaskan bahwa seluruh bendungan yang mengairi sawah telah rusak total, sehingga petani kehilangan sumber penghidupan mereka.
"Dengan kondisi yang semakin kritis, masyarakat Ambalawi berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk memulihkan kembali infrastruktur pertanian dan ekonomi mereka," kata Haji Maman. Ia menambahkan bahwa pemerintah harus segera bertindak, bukan hanya sekedar melihat, tetapi melakukan aksi nyata untuk pemulihan pasca-banjir.
Desakan untuk Tindakan Konkret
Sebagai anggota DPRD NTB dari daerah pemilihan Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Dompu, Haji Maman mendesak pemerintah provinsi dan pusat untuk segera mengambil langkah konkret. Ia meminta agar alokasi anggaran BTT segera direalisasikan untuk membantu masyarakat Bima pulih dari dampak bencana banjir. Selain itu, ia juga berharap adanya program-program pemulihan jangka panjang untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Perbaikan infrastruktur, pengelolaan sungai, dan upaya mitigasi bencana menjadi hal-hal krusial yang perlu diperhatikan.
Harapan Masyarakat Bima
Masyarakat Bima berharap pemerintah tidak hanya memberikan bantuan darurat, tetapi juga memberikan solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah banjir yang sudah berlangsung lama. Mereka membutuhkan kepastian akan adanya perbaikan infrastruktur pertanian dan ekonomi agar dapat kembali menjalani kehidupan normal. Perbaikan bendungan, pengerukan sungai, dan program-program pendukung lainnya sangat dibutuhkan untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat Bima.