Pemkab Lombok Timur Pangkas Anggaran Rp73 Miliar, Proyek Infrastruktur Terdampak

Pemangkasan anggaran di Lombok Timur mencapai Rp73 miliar akibat kebijakan pemerintah pusat, berdampak pada proyek infrastruktur jalan, meskipun Dana Desa tetap aman.

Mataram, 10 Februari 2025 - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengumumkan pemangkasan anggaran yang signifikan di APBD 2025, mencapai angka Rp73 miliar. Kebijakan penghematan ini, merupakan dampak langsung dari instruksi pemerintah pusat.

Pemangkasan terbesar terjadi pada Dana Alokasi Khusus (DAK), yang dialokasikan untuk berbagai program pembangunan daerah. Hal ini diungkapkan langsung oleh Penjabat Bupati Lombok Timur, HM Juaini Taofik, dalam keterangan pers di Lombok Timur, Senin lalu. "Pengurangan anggaran dampak kebijakan pemerintah di 2025 mencapai Rp73 miliar dari DAK," ujarnya.

Dampak Pemangkasan Anggaran

Tidak hanya DAK, pemotongan anggaran juga terjadi pada Dana Alokasi Umum (DAU). Pemotongan ini terutama menyasar pos anggaran perjalanan dinas, konsumsi, dan alat tulis kantor (ATK). Namun, Pj Bupati memastikan bahwa Dana Desa (DD) tetap aman dan tidak terdampak pemangkasan. "Lombok Timur tetap menerima DD sejumlah Rp274 miliar," kata HM Juaini Taofik.

Meskipun terjadi pengurangan anggaran yang cukup besar, Pj Bupati memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan normal. Ia juga menjamin kepala daerah terpilih nantinya dapat menjalankan visi dan misinya. "Kami pastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan normal, kepala daerah terpilih bisa merealisasikan visi misinya," tegasnya. Keputusan ini diambil berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Proyek Infrastruktur Terhambat

Dampak nyata dari pemangkasan anggaran ini sudah mulai terasa. Lalu Satriawan, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lombok Timur, mengungkapkan bahwa pemotongan anggaran berdampak signifikan pada proyek infrastruktur jalan. Sebanyak lima ruas jalan yang telah diusulkan melalui DAK terpaksa ditunda karena minimnya anggaran.

Penundaan ini menimbulkan kekhawatiran, mengingat biasanya proses lelang proyek sudah dimulai pada bulan Desember. "Hingga saat ini belum melakukan lelang proyek, padahal biasanya Desember sudah ada tanda tangan kontrak," ungkap Lalu Satriawan. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi Pemkab Lombok Timur dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur daerah.

Langkah Antisipasi Pemkab Lombok Timur

Meskipun terdapat kendala akibat pemangkasan anggaran, Pemkab Lombok Timur berupaya untuk tetap menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Strategi penghematan dan prioritisasi program menjadi kunci dalam menghadapi situasi ini. Detail strategi yang diterapkan oleh Pemkab Lombok Timur masih perlu dikaji lebih lanjut untuk melihat dampak jangka panjangnya.

Ke depan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi sangat penting. Masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan tepat sasaran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa meskipun ada pemangkasan anggaran, pembangunan di Lombok Timur tetap berjalan efektif dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah juga perlu mencari solusi alternatif pendanaan untuk proyek-proyek infrastruktur yang tertunda. Kerjasama dengan pihak swasta atau pencarian sumber dana lain dapat menjadi opsi yang perlu dipertimbangkan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur di Lombok Timur dapat tetap berjalan sesuai rencana.

Kesimpulan

Pemangkasan anggaran sebesar Rp73 miliar di Lombok Timur akibat kebijakan pemerintah pusat menimbulkan tantangan signifikan, terutama pada sektor infrastruktur. Meskipun Dana Desa tetap aman, penundaan proyek jalan menjadi dampak nyata yang perlu diatasi. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, serta pencarian solusi alternatif pendanaan, menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi situasi ini dan memastikan pembangunan tetap berjalan.