Kotim Rombak Rencana Infrastruktur Akibat Efisiensi Anggaran

Pemangkasan anggaran Rp141 miliar di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memaksa pemerintah daerah untuk merombak rencana pembangunan infrastruktur, termasuk proyek jalan dan irigasi.

Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, tengah menghadapi tantangan dalam pembangunan infrastruktur akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Pemangkasan anggaran yang signifikan memaksa Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kotim untuk merombak rencana pembangunan yang telah disusun.

Kepala Dinas, Mentana Dhinar Tistama, mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran berdampak besar pada program infrastruktur di Kotim. "Efisiensi anggaran ini pasti berdampak pada kami, ada yang perlu dirasionalisasi atau disesuaikan kembali. Tapi, kami juga masih menunggu komposisi anggaran yang disesuaikan di tingkat kabupaten," ujarnya di Sampit, Jumat lalu.

Efisiensi Anggaran dan Dampaknya

Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025, telah memangkas Transfer Ke Daerah (TKD) Kotim sebesar Rp141 miliar. Pemangkasan ini mencakup berbagai bidang, termasuk dana alokasi khusus (DAK) infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Mentana menjelaskan bahwa dampaknya sangat terasa pada sektor infrastruktur. "Untuk DAK itu nilainya nol, kalau DBH sawit tidak ditarik tapi di-pending (tunda) dulu karena ada instruksi dari kementerian bahwa itu sementara di-pending jadi belum ada kontraknya juga. Sedangkan, untuk DAU-SG yang penggunaan spesifik juga nol," jelasnya.

Proyek Infrastruktur yang Terdampak

Sejumlah proyek infrastruktur yang telah direncanakan untuk tahun 2025 kini terancam batal atau ditunda akibat efisiensi anggaran. Proyek-proyek tersebut antara lain:

• Rekonstruksi Jalan Simpang Kalang Tumbang Kalang (anggaran Rp27 miliar)
• Rekonstruksi Jalan Kandan-Camba (anggaran Rp26 miliar)
• Rekonstruksi Jalan Nusantara Desa Bapeang (anggaran Rp6 miliar)
• Irigasi Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan (anggaran Rp1,6 miliar)
• Pembangunan jembatan di Sei Saan Kecamatan Tualan Hulu (anggaran Rp6 miliar)

Dengan pemangkasan anggaran yang signifikan, Pemerintah Kotim kini tengah berupaya menyusun ulang prioritas pembangunan infrastruktur. Mereka harus mencari solusi untuk memastikan proyek-proyek penting tetap dapat terlaksana, meskipun dengan anggaran yang lebih terbatas.

Mencari Solusi dan Prioritas

Meskipun menghadapi kendala, Pemerintah Kotim berkomitmen untuk tetap memajukan pembangunan daerah. Mereka akan mengevaluasi ulang rencana pembangunan infrastruktur, memprioritaskan proyek-proyek yang paling mendesak dan berdampak langsung pada masyarakat. Upaya mencari sumber pendanaan alternatif juga akan dilakukan untuk memastikan kelancaran pembangunan di Kotim.

Langkah-langkah selanjutnya akan melibatkan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan pencarian solusi inovatif untuk mengatasi tantangan ini. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran yang baru akan menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi situasi ini.

Pemerintah Kotim berharap agar proses penyesuaian anggaran dapat segera selesai sehingga dapat segera melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat.