LPS dan HKHSK Jalin Kerja Sama Tingkatkan Kapasitas Hukum Sektor Keuangan
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (HKHSK) resmi bekerja sama untuk meningkatkan kapasitas hukum dan stabilitas sektor keuangan Indonesia, mencakup sosialisasi, asistensi, dan pengembangan SDM.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (HKHSK) resmi menjalin kerja sama strategis. Kerja sama ini bertujuan meningkatkan kapasitas hukum yang mendukung fungsi, tugas, dan wewenang LPS di sektor keuangan Indonesia. Kolaborasi ini diresmikan pada Selasa, 22 April 2024 di Jakarta, dan mencakup berbagai aspek penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Kerja sama ini juga merespon amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Direktur Eksekutif Hukum LPS, Ary Zulfikar, menjelaskan bahwa kerja sama dengan HKHSK sangat penting mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi LPS. Keahlian dan pengalaman para anggota HKHSK diharapkan dapat menjadi mitra strategis LPS dalam menjalankan mandatnya secara kredibel, transparan, dan sesuai hukum. Ary menambahkan, "Oleh karenanya, LPS memandang perlu untuk melanjutkan kembali kerja sama yang telah kami mulai sejak 2019 silam dan telah berjalan dengan baik selama 5 tahun terakhir. Kelanjutan kerja sama ini kami lakukan dengan perluasan lingkup mengakomodir kebutuhan UU P2SK."
Kerja sama ini menandai komitmen LPS dan HKHSK dalam menjaga integritas sektor jasa keuangan nasional. Dengan semakin kompleksnya sektor keuangan, kolaborasi antara lembaga pengawas dan konsultan hukum menjadi krusial untuk memastikan stabilitas dan kepercayaan publik. Hal ini juga menunjukkan sinergi positif antara sektor hukum dan keuangan dalam menghadapi tantangan masa depan.
Penguatan Kapasitas Hukum dan Stabilitas Sektor Keuangan
Kerja sama LPS dan HKHSK akan meliputi berbagai aspek, termasuk sosialisasi kebijakan dan program kerja LPS. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik dan para pemangku kepentingan terkait peran dan fungsi LPS. Asistensi dalam penanganan dan penyelesaian masalah di bank dan perusahaan asuransi juga menjadi fokus utama kerja sama ini. Dengan dukungan HKHSK, LPS diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan tersebut secara lebih efektif dan efisien.
Selain itu, kerja sama ini juga akan mencakup penelitian dan kajian terkait isu-isu hukum di sektor keuangan. Penelitian ini akan memberikan landasan yang kuat bagi pengambilan kebijakan dan strategi LPS ke depan. Terakhir, pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di LPS juga menjadi bagian penting dari kerja sama ini. HKHSK akan membantu LPS dalam meningkatkan kapasitas hukum para pegawainya.
Ketua Umum HKHSK, Kukuh Winandoko, menyatakan kesiapan HKHSK dalam mendukung kerja sama ini. Ia menjelaskan bahwa HKHSK telah bertransformasi dari fokus di pasar modal menjadi mencakup seluruh sektor keuangan. "Kami sudah bertransformasi dari yang awalnya hanya berfokus di pasar modal, namun kini kami sudah masuk ke semua sektor keuangan," ujar Kukuh. HKHSK juga telah memperbarui standar profesi dan kode etik untuk menyesuaikan dengan cakupan sektor keuangan yang lebih luas.
Kukuh menambahkan bahwa HKHSK membutuhkan masukan dari LPS untuk bersinergi dalam menjaga stabilitas sektor keuangan. Hal ini menunjukkan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan sektor keuangan yang sehat dan stabil. Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sektor keuangan Indonesia.
Nota Kesepahaman dan Transformasi HKHSK
Kerja sama antara LPS dan HKHSK ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pada 22 April 2024. MoU ini meresmikan komitmen kedua belah pihak untuk bekerja sama dalam meningkatkan kapasitas hukum sektor keuangan. Penandatanganan MoU ini menandai babak baru dalam kolaborasi antara regulator dan praktisi hukum di Indonesia.
Transformasi HKHSK menjadi lembaga yang mencakup seluruh sektor keuangan juga merupakan faktor penting dalam kerja sama ini. Dengan cakupan yang lebih luas, HKHSK dapat memberikan dukungan yang lebih komprehensif bagi LPS. Hal ini menunjukkan adaptasi HKHSK terhadap perkembangan dan kompleksitas sektor keuangan Indonesia.
Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan akan tercipta sinergi yang kuat antara LPS dan HKHSK dalam menjaga stabilitas dan integritas sektor keuangan Indonesia. Kolaborasi ini menjadi bukti komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan sektor keuangan yang sehat, transparan, dan terpercaya.
Kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan dan perkembangan di sektor keuangan Indonesia. Dengan sinergi yang kuat antara LPS dan HKHSK, diharapkan sektor keuangan Indonesia akan semakin stabil dan terpercaya.
