Luhut Bantah Prabowo Tegur Panglima TNI Soal Mutasi Letjen Kunto

Mantan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan membantah kabar Presiden Prabowo menegur Panglima TNI terkait mutasi Letjen Kunto, anak Try Sutrisno, dan menegaskan mutasi di tubuh TNI adalah hal biasa.

Jakarta, 5 Mei 2025 (ANTARA) - Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan secara tegas membantah isu yang beredar mengenai Presiden Prabowo Subianto menegur Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto terkait mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo. Letjen Kunto, yang merupakan putra dari Wapres ke-6 Try Sutrisno, dimutasi dari jabatannya sebagai Pangkogabwilhan I kemudian dikembalikan ke posisi semula. Peristiwa ini terjadi di tengah munculnya pernyataan sikap dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang antara lain berisi usulan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Luhut, saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, menyatakan ketidaksetujuannya atas anggapan bahwa mutasi tersebut bermuatan politis, apalagi jika dikaitkan dengan sikap Try Sutrisno terhadap usulan pemakzulan Wapres Gibran. "Enggak ada, saya tahu itu," tegas Luhut kepada wartawan. Ia menekankan bahwa revisi kebijakan mutasi di tubuh TNI merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi. Penjelasan ini sekaligus membantah spekulasi mengenai intervensi politik dalam keputusan tersebut.

Lebih lanjut, Luhut menjelaskan bahwa tidak ada hal yang aneh atau janggal dalam proses mutasi dan revisinya. "Enggak ada gitu-gituan (unsur politis, red.). (Revisi) itu bisa saja terjadi. Enggak ada hal yang aneh-aneh kok itu," tambahnya. Pernyataan Luhut ini bertujuan untuk meredam spekulasi dan menjaga kondusivitas situasi politik nasional.

Klarifikasi Luhut dan Imbauan kepada Purnawirawan

Menanggapi pernyataan sikap dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang berisi delapan poin, termasuk dukungan terhadap sebagian kebijakan Presiden Prabowo dan usulan pergantian Wapres Gibran, Luhut memberikan imbauan agar para purnawirawan menjaga situasi tetap kondusif. Ia menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di tengah dinamika politik saat ini. "Kita itu harus kompak. Begitu saja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut begitu," ujarnya. Luhut juga mengajak semua pihak untuk fokus mendukung pemerintahan agar berjalan dengan baik. "Kita harus fokus bagaimana mendukung pemerintahan dengan baik," sambungnya.

Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang anggotanya termasuk sejumlah purnawirawan tinggi seperti Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, serta Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, telah mengeluarkan pernyataan sikap tersebut beberapa hari sebelum mutasi Letjen Kunto terjadi. Pernyataan sikap ini memicu berbagai spekulasi dan interpretasi di publik.

Mutasi Letjen Kunto sendiri awalnya tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025, yang memindahkannya dari Pangkogabwilhan I menjadi Staf Khusus KSAD pada 29 April 2025. Namun, keputusan ini kemudian dicabut sehari setelahnya melalui Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025, mengembalikan Letjen Kunto ke posisi semula sebagai Pangkogabwilhan I.

Mutasi di Tubuh TNI: Hal Biasa atau Ada yang Lain?

Proses mutasi dan penugasan di lingkungan TNI merupakan hal yang lumrah dan sering terjadi. Namun, kecepatan perubahan keputusan dalam kasus Letjen Kunto menimbulkan pertanyaan dan spekulasi di masyarakat. Pernyataan Luhut yang membantah adanya intervensi politik perlu dikaji lebih lanjut oleh publik untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh. Kejelasan dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan di tubuh TNI sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Pernyataan sikap dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, meskipun berisi usulan yang cukup berani, juga perlu dilihat sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Namun, penting untuk memastikan bahwa setiap pernyataan dan tindakan tetap berada dalam koridor hukum dan etika yang berlaku. Kebebasan berpendapat perlu diimbangi dengan tanggung jawab untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas bangsa.

Ke depan, transparansi dan komunikasi yang efektif dari pihak berwenang sangat penting untuk mencegah munculnya spekulasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan di pemerintahan dan di lingkungan TNI. Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya menjaga komunikasi yang baik antara pemerintah, TNI, dan masyarakat untuk menciptakan stabilitas dan keamanan nasional.

Perlu diingat bahwa informasi ini berdasarkan pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan dan informasi yang tersedia di publik. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap, diperlukan informasi lebih lanjut dari berbagai sumber yang kredibel.