MA Jatuhkan 244 Sanksi Disiplin di 2024: Langkah Tegas Jaga Integritas Peradilan

Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan 244 sanksi disiplin pada 2024, termasuk 94 sanksi berat, untuk menjaga integritas dan kualitas peradilan Indonesia.

Mahkamah Agung (MA) menunjukkan komitmennya dalam menegakkan integritas peradilan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan dijatuhkannya sebanyak 244 sanksi disiplin kepada insan peradilan sepanjang tahun 2024. Sanksi tersebut terdiri dari berbagai tingkatan, meliputi 94 sanksi berat, 41 sanksi sedang, dan 109 sanksi ringan. Ketua MA, Sunarto, mengumumkan hal ini dalam pidato Laporan Tahunan MA 2024 di Jakarta, Rabu lalu.

Ketua MA, Sunarto, menekankan pentingnya instrumen reward and punishment dalam membangun integritas. "Instrumen reward and punishment (penghargaan dan hukuman) menjadi aspek penting dalam mewujudkan integritas. Berkaitan dengan ini, sepanjang tahun 2024, MA telah menjatuhkan 244 sanksi disiplin," tegas Sunarto. Meskipun tidak merinci pihak-pihak yang dikenai sanksi, laman Badan Pengawasan MA menunjukkan bahwa sanksi tersebut tidak hanya ditujukan kepada hakim, tetapi juga mencakup panitera, sekretaris, juru sita, serta pejabat struktural dan fungsional.

Langkah tegas MA ini bertujuan untuk membangun lembaga peradilan yang berkualitas dan terpercaya. Integritas, menurut Sunarto, menjadi kunci utama dalam perbaikan berkelanjutan melalui fungsi pengawasan yang efektif. MA juga telah menunjukkan upaya proaktif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui berbagai kanal pengaduan terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengawasan MA.

Penguatan Integritas dan Pengawasan

Dalam upayanya menegakkan integritas, MA telah menunjuk 27 satuan kerja untuk menerapkan Sistem Manajemen Antipenyuapan pada tahun 2024. Dari jumlah tersebut, 16 pengadilan telah memenuhi syarat, sementara 11 pengadilan lainnya masih dalam proses. Hal ini menunjukkan komitmen MA untuk mencegah praktik korupsi dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi fokus MA. Tercatat sebanyak 4.318 aduan masyarakat yang masuk melalui berbagai kanal pengaduan yang telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengawasan MA. Sebanyak 4.146 pengaduan atau 96,02 persen telah selesai diproses, sementara 172 pengaduan lainnya masih dalam penanganan.

Selain itu, MA juga terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas hakim dan aparatur peradilan melalui pendidikan dan pelatihan. Sepanjang tahun 2024, MA telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi 7.269 orang. Pelatihan tersebut mencakup kompetensi teknis (3.027 orang) dan kompetensi manajemen kepemimpinan (4.242 orang).

Penguatan Sumber Daya Manusia dan Penghargaan

MA juga berkomitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Buktinya, MA telah menyelenggarakan Program Pendidikan Calon Hakim Terpadu bagi 1.456 orang, yang terdiri dari berbagai jalur peradilan. Program ini bertujuan untuk mencetak calon hakim yang berkualitas dan profesional.

Komitmen MA dalam pengelolaan sumber daya manusia juga telah membuahkan hasil yang positif. MA menerima sejumlah penghargaan bergengsi, antara lain dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas keberhasilan percepatan penyelesaian disparitas data pegawai, dan Piagam Penghargaan Penerapan Sistem Merit dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Penghargaan tersebut menjadi bukti nyata atas kinerja dan komitmen MA dalam meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa MA tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada peningkatan kualitas internal untuk mendukung terwujudnya peradilan yang adil, transparan, dan akuntabel.

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, MA berharap dapat terus meningkatkan integritas dan kualitas peradilan di Indonesia. Komitmen untuk menegakkan hukum dan menjaga kepercayaan publik menjadi prioritas utama dalam menjalankan tugas dan fungsinya.