Integritas: Kunci Peradilan Berkualitas di Indonesia, Ungkap Ketua MA
Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto menekankan pentingnya integritas bagi terciptanya peradilan berkualitas dan keadilan di Indonesia, serta memaparkan berbagai upaya MA dalam menjaga integritas tersebut.
Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto menyampaikan pesan penting kepada seluruh jajarannya di Indonesia terkait integritas dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas. Dalam pidato penutup Laporan Tahunan MA Tahun 2024 di Gedung MA, Jakarta, Rabu (19/2), Sunarto menegaskan bahwa integritas pribadi merupakan kunci utama terciptanya keadilan. Hal ini disampaikannya melalui pernyataan yang tegas, "Untuk mengakhiri pidato ini, perkenankan saya menyampaikan pesan kepada seluruh warga peradilan: pribadi berintegritas menciptakan peradilan berkualitas, peradilan berkualitas menciptakan keadilan."
Laporan Tahunan MA Tahun 2024 yang bertema Dengan Integritas, Peradilan Berkualitas, menunjukkan komitmen MA untuk terus berupaya meningkatkan kualitas peradilan di Indonesia. Sunarto menekankan bahwa tema tersebut bukan sekadar slogan, melainkan refleksi dari upaya nyata yang dilakukan MA dalam membangun lembaga peradilan yang bebas dari korupsi dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Integritas, menurutnya, bukan hanya sekadar slogan tetapi harus tertanam dalam sanubari setiap aparatur peradilan.
Lebih lanjut, Sunarto menjelaskan bahwa integritas menjadi pendorong bagi MA untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Penguatan fungsi pengawasan menjadi salah satu strategi utama untuk menjaga integritas tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk penunjukan 27 satuan kerja untuk menerapkan Sistem Manajemen Antipenyuapan. Dari jumlah tersebut, 16 pengadilan dinyatakan memenuhi syarat, sementara 11 pengadilan lainnya masih dalam proses perbaikan.
Upaya MA dalam Mewujudkan Integritas
Mahkamah Agung telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menegakkan integritas di lingkungan peradilan. Salah satu langkah konkrit yang dilakukan adalah dengan membuka berbagai kanal pengaduan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengawasan. Sepanjang tahun 2024, tercatat sebanyak 4.318 pengaduan yang masuk ke sistem tersebut. Dari jumlah tersebut, 4.146 pengaduan atau 96,02 persen telah selesai diproses, sementara 172 pengaduan lainnya masih dalam tahap penanganan.
Selain itu, MA juga menerapkan sistem penghargaan dan hukuman sebagai bentuk perwujudan integritas. Sepanjang tahun 2024, MA telah menjatuhkan 244 sanksi disiplin kepada hakim dan aparatur peradilan. Rinciannya meliputi 94 sanksi berat, 41 sanksi sedang, dan 109 sanksi ringan. Sistem ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong terciptanya lingkungan peradilan yang bersih dan akuntabel.
Dalam upaya mewujudkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel, MA secara konsisten mendukung program nasional reformasi birokrasi. MA juga mengembangkan standardisasi penjaminan mutu layanan peradilan untuk memastikan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Komitmen ini juga tercermin dalam pembangunan zona integritas. Dari tahun 2018 hingga 2024, tercatat 16 unit kerja di MA yang berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan 243 unit kerja berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Transparansi dan Akuntabilitas di MA
Komitmen MA terhadap transparansi dan akuntabilitas tercermin dalam berbagai program yang telah dijalankan. Sistem pengaduan terintegrasi memungkinkan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran integritas dengan mudah dan aman. Proses penanganan pengaduan yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Penerapan sanksi disiplin yang tegas juga menunjukkan komitmen MA untuk tidak mentolerir segala bentuk pelanggaran integritas.
Penguatan pengawasan internal dan eksternal juga menjadi bagian penting dari upaya MA dalam menjaga integritas. Kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga antikorupsi, diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan dan penindakan korupsi di lingkungan peradilan. Dengan demikian, MA berharap dapat terus meningkatkan kualitas peradilan dan memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat.
Keberhasilan program-program tersebut menunjukkan komitmen nyata MA dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas dan terpercaya. Namun, perlu diingat bahwa upaya ini merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen dan kerja keras dari seluruh aparatur peradilan. Integritas, transparansi, dan akuntabilitas tetap menjadi kunci utama dalam membangun peradilan yang adil dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
