Mafia Impor Ancam Industri Dalam Negeri, DPR Minta Tindakan Nyata!

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mendesak pemerintah untuk memberantas mafia impor yang mengancam industri dalam negeri dan meminta revisi peraturan terkait.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan nyata dalam memberantas praktik mafia impor. Pernyataan tersebut disampaikan Evita di Jakarta pada Senin, 10 Maret 2024, menanggapi dampak negatif praktik tersebut terhadap industri dalam negeri. Ia menekankan perlunya langkah tegas untuk melindungi industri nasional dari persaingan tidak sehat akibat membanjirnya barang impor murah.

Evita mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi industri dalam negeri yang tengah tertekan. Menurutnya, masuknya barang impor murah secara besar-besaran, tidak hanya pada sektor tekstil, tetapi juga elektronik, alas kaki, dan otomotif, mengancam keberlangsungan industri dalam negeri. "Industri kita ini tidak sedang baik-baik saja. Ini harus ada tindakan nyata, misalnya terhadap mafia-mafia ini. Jika terpaksa harus berhadapan dengan penegakan hukum, ya, harus dilakukan," tegas Evita.

Legislator tersebut juga mempertanyakan kinerja Satgas Pengawasan Barang Impor dan bahkan menyarankan intervensi Presiden untuk membentuk tim pengawas khusus guna mengatasi masalah ini. Ia juga menyoroti peran 'preman-preman' yang turut mengganggu industri dalam negeri, selain masalah impor itu sendiri. Evita menekankan bahwa menyelamatkan industri dalam negeri bukan hanya tanggung jawab Kementerian Perindustrian, melainkan membutuhkan upaya bersama secara nasional.

Peraturan yang Perlu Direvisi

Evita secara spesifik meminta Menteri Perdagangan untuk mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Ia berpendapat bahwa penghapusan syarat pertimbangan teknis (pertek) dalam proses impor, yang awalnya ditujukan untuk memperlancar arus barang, justru malah mempermudah masuknya produk impor dan merugikan industri dalam negeri.

Selain itu, Evita juga meminta revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat. Ia menilai peraturan tersebut ikut melemahkan industri karena banyak produk impor yang diduga masuk ke kawasan berikat yang diorientasikan untuk ekspor, namun justru membanjiri pasar dalam negeri.

Lebih lanjut, Evita mendukung langkah Kementerian Perindustrian untuk mengatur pihak-pihak yang diperbolehkan melakukan impor. Ia melihat bahwa praktik mafia impor berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri.

Evita juga mendorong Kementerian Keuangan, termasuk Bea Cukai, untuk lebih serius menangani permasalahan mafia impor. Ia berharap adanya penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan terhadap oknum yang terlibat dalam praktik tersebut. "Mafia-mafia seperti ini, yang terbiasa melakukan kecurangan semacam ini, harus ditindak tegas. Saya harapkan bisa saja bentuk tim investigasi ke lapangan, siapa yang bermain ini ditindak saja. Ini enggak ada kapok-kapoknya. Seluruh Indonesia sudah teriak-teriak, eh, barang impor terus saja membanjir. Ini 'kan aneh," ujarnya.

Dampak Mafia Impor dan Solusi yang Diusulkan

Praktik mafia impor menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain:

• Mematikan industri dalam negeri karena persaingan tidak sehat dengan barang impor murah.
• Potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri.
• Kerugian negara akibat praktik penyelundupan dan penggelapan pajak.

Untuk mengatasi masalah ini, Evita mengusulkan beberapa solusi, di antaranya:

• Tindakan nyata dari kementerian/lembaga terkait untuk memberantas mafia impor.
• Revisi peraturan yang dinilai tidak pro terhadap industri dalam negeri, seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018.
• Penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan terhadap oknum yang terlibat dalam praktik mafia impor.
• Pembinaan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaku usaha impor.

Kesimpulannya, permasalahan mafia impor merupakan ancaman serius bagi industri dalam negeri dan membutuhkan penanganan yang komprehensif dan segera dari pemerintah. Langkah tegas dan terkoordinasi dari berbagai pihak terkait sangat diperlukan untuk melindungi industri nasional dan menciptakan lapangan kerja.