Megawati Tolak Tunjuk Plt Sekjen PDIP Gantikan Hasto Kristiyanto
Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP, memutuskan untuk tidak menunjuk Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal partai menggantikan Hasto Kristiyanto yang kini ditahan KPK.
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengambil keputusan mengejutkan dengan tidak menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal partai untuk menggantikan Hasto Kristiyanto. Hasto saat ini tengah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis malam.
Dalam konferensi pers tersebut, Komarudin Watubun secara tegas menyatakan bahwa Megawati Soekarnoputri tidak akan menunjuk Plt Sekjen. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai struktur kepemimpinan sementara di PDIP. Komarudin menambahkan bahwa seluruh komando partai kini berada langsung di tangan Megawati Soekarnoputri. Para kader, khususnya di parlemen, diinstruksikan untuk menunggu arahan langsung dari Ketua Umum.
Penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK telah menjadi sorotan publik. Hasto, yang meninggalkan ruang pemeriksaan KPK dengan tangan terborgol, diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan suap pengurusan PAW anggota DPR dan perintangan penyidikan. KPK menegaskan bahwa proses hukum terhadap Hasto murni penegakan hukum dan tidak bermuatan politik, sebuah pernyataan yang disampaikan Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto.
Kronologi Kasus dan Peran Hasto Kristiyanto
Penyidik KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka pada Selasa, 24 Desember 2024. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama advokat Donny Tri Istiqomah (DTI) dalam rangkaian kasus Harun Masiku. Menurut Ketua KPK, Setyo Budiyanto, Hasto mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU, Wahyu Setiawan, agar Harun Masiku ditetapkan sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.
Lebih lanjut, Hasto juga diduga mengatur dan mengendalikan DTI untuk menerima dan menyerahkan uang suap kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina. Besaran suap yang disebutkan mencapai 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS, yang diberikan dalam periode 16 Desember 2019 sampai 23 Desember 2019. Tujuannya, agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024.
Selain kasus suap, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Kasus ini semakin memperumit situasi internal PDIP dan menimbulkan spekulasi mengenai dampak penahanan Hasto terhadap kinerja partai ke depan.
Dampak Penahanan Hasto terhadap PDIP. Dengan tidak adanya Plt Sekjen, Megawati Soekarnoputri secara langsung mengambil kendali operasional partai. Langkah ini menunjukkan komitmen Megawati untuk menjaga stabilitas dan soliditas partai di tengah situasi yang penuh tantangan. Namun, keputusan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai efisiensi dan efektivitas pengambilan keputusan di partai dalam jangka panjang.
Langkah Megawati untuk tidak menunjuk Plt Sekjen menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan terukur. Ia memilih untuk langsung memegang kendali operasional partai daripada menunjuk pengganti sementara. Strategi ini mungkin bertujuan untuk menghindari potensi konflik internal dan menjaga kestabilan partai selama masa transisi ini.
Ke depan, perkembangan kasus Hasto Kristiyanto dan dampaknya terhadap PDIP akan terus menjadi perhatian publik. Bagaimana Megawati Soekarnoputri akan memimpin partai tanpa Sekjen tetap menjadi pertanyaan yang menarik untuk dikaji. Apakah strategi ini akan efektif dalam jangka panjang, hanya waktu yang akan menjawabnya.
