Menaker: Pelatihan Vokasi Inklusif Dorong Daya Saing SDM, Libatkan 19 Kepala Daerah!
Menteri Ketenagakerjaan tegaskan fokus pada Pelatihan Vokasi Inklusif berorientasi industri. Simak bagaimana kolaborasi lintas sektor ini tingkatkan daya saing!
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Kebijakan Kemnaker kini berfokus pada pengembangan pelatihan vokasi yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan industri. Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat daya saing tenaga kerja nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Menaker di Jakarta pada Jumat, menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor. Inisiatif ini sejalan dengan visi Asta Cita pemerintah dalam memperkuat pembangunan SDM serta pemberdayaan kelompok rentan. Hal ini termasuk penyandang disabilitas, memastikan kesempatan yang setara bagi semua.
Sebagai wujud nyata, Kemnaker bersinergi dengan 19 kepala daerah, dunia usaha dan industri (DUDI), serta perguruan tinggi. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di Balai Besar Pelatihan Vokasi (BBPVP) Makassar. Tujuannya adalah memacu kompetensi tenaga kerja dan penyelenggaraan pelatihan vokasi secara lebih efektif.
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Pelatihan Vokasi Inklusif
Salah satu pilar utama dalam strategi peningkatan kompetensi tenaga kerja adalah sinergi yang kuat antara berbagai pihak. Kemnaker menggandeng 19 bupati/walikota dari empat provinsi di Sulawesi, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Keterlibatan pemerintah daerah ini krusial dalam menyelaraskan program pelatihan dengan kebutuhan lokal.
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) menjadi simbol komitmen bersama antara BBPVP Makassar dengan pemerintah daerah. Selain itu, dunia usaha dan industri (DUDI) juga turut serta, diwakili oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Keterlibatan DUDI memastikan relevansi kurikulum pelatihan dengan tuntutan pasar kerja.
Perguruan tinggi juga tidak ketinggalan dalam kolaborasi ini, dengan partisipasi Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin dan Institut Teknologi Pertanian Takalar. Keterlibatan akademisi memperkaya materi pelatihan dengan dasar teori dan riset terkini. Sinergi ini menciptakan ekosistem pelatihan vokasi yang komprehensif dan adaptif.
Program Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Dampaknya
Dalam kesempatan yang sama, Menaker Yassierli juga membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) di BBPVP Makassar. Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas), Agung Nur Rohmad, menjelaskan bahwa PBK ini diikuti oleh 176 peserta. Mereka terbagi dalam 11 paket pelatihan dengan sembilan program unggulan.
Program-program pelatihan yang ditawarkan sangat beragam, mencakup bidang bisnis dan manajemen, teknis las, serta teknik elektronika. Ada pula pelatihan di bidang teknik manufaktur, tata kecantikan, teknik refrigerasi, dan fashion technology. Selain itu, tersedia juga program teknik otomotif dan bangunan, yang semuanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri.
Kepala BBPVP Makassar, La Ode Haji Polondu, menekankan bahwa kolaborasi ini akan berdampak positif pada penciptaan tenaga kerja terampil. Tenaga kerja yang siap kerja diharapkan dapat menekan angka pengangguran secara signifikan. Lebih lanjut, upaya ini juga berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan di daerah terkait.
La Ode menambahkan, penanganan masalah ketenagakerjaan, khususnya kompetensi calon tenaga kerja, memerlukan kerja kolaborasi yang intensif. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan DUDI adalah kunci. Pendekatan holistik ini memastikan bahwa solusi yang diberikan komprehensif dan berkelanjutan.
