Mendag Pastikan Tambahan Pasokan MinyaKita untuk Bulog dan ID FOOD Mulai Februari
Menteri Perdagangan memastikan penambahan pasokan MinyaKita melalui Bulog dan ID FOOD mulai Februari untuk menekan harga minyak goreng di pasaran dan menjangkau daerah-daerah yang sulit dijangkau.
Jakarta, 7 Februari 2024 - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengumumkan penambahan pasokan minyak goreng kemasan rakyat (MinyaKita) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan, Perum Bulog dan ID FOOD, mulai Februari 2024. Langkah ini diambil untuk mengatasi kenaikan harga minyak goreng di pasaran dan memastikan ketersediaan MinyaKita di seluruh Indonesia.
"Kemarin sudah sepakat, makanya Februari ini ID FOOD dapat tambahan pasokan, terus langsung dikirim ke daerah-daerah. Kita kawal terus sampai harga turun, sampai harga normal, terutama menjelang Lebaran ini," jelas Mendag Budi saat ditemui di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat lalu.
Menangani Harga Minyak Goreng yang Tinggi
Penambahan pasokan MinyaKita difokuskan pada daerah-daerah dengan harga minyak goreng masih tinggi, di atas Rp17.000 per liter. Bulog dan ID FOOD dipilih karena kemampuannya menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses distributor minyak goreng biasa.
Mendag menjelaskan, Bulog dan ID FOOD sebelumnya sudah menyalurkan MinyaKita sebagai distributor utama. Namun, tingginya harga di tingkat pengecer mendorong penambahan pasokan. "Kita minta sebanyaknya, terutama yang mahal. Mudah-mudahan cepat normal," tambahnya.
Pengawasan dan Harga Eceran Tertinggi (HET)
Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengawasi ketat penyaluran MinyaKita agar masyarakat mendapatkannya sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan, yaitu Rp15.700 per liter. Pengawasan ini penting untuk memastikan program penambahan pasokan MinyaKita efektif menekan harga di pasaran.
Wajib Pungut (Wapu) untuk BUMN Pangan
Mendag juga menjelaskan terkait Wajib Pungut (Wapu) untuk BUMN Pangan. Wapu, mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) oleh pihak yang ditunjuk pemerintah, sempat menjadi kendala distribusi MinyaKita karena proses pembayarannya yang sebelumnya dilakukan di tahun berikutnya. Hal ini menyebabkan distribusi menjadi panjang dan kurang efisien.
"Enggak, enggak perlu dihapus. Kemarin karena memang ID FOOD, itu bayarnya tahun berikutnya, bayar pajaknya itu. Jadi kan mengganggu. Nah, kemarin kami sudah ketemu, sudah saya sudah telepon Pak Dirut-nya juga. Sekarang sudah enggak, sudah tertib," tegas Mendag Budi. Kini, proses pembayaran Wapu dilakukan pada tahun berjalan, sehingga diharapkan memperlancar distribusi MinyaKita.
Kesimpulan
Langkah penambahan pasokan MinyaKita melalui Bulog dan ID FOOD merupakan upaya pemerintah untuk menstabilkan harga minyak goreng di pasaran menjelang Lebaran. Dengan pengawasan ketat dan penyelesaian masalah Wapu, diharapkan masyarakat dapat mengakses MinyaKita dengan harga yang terjangkau.