Mendagri Tekankan Akomodasi Program Strategis Pemerintah di Maluku Utara
Mendagri Tito Karnavian meminta Pemda Maluku Utara mengakomodasi program strategis pemerintah, termasuk swasembada pangan dan Astacita Presiden, dalam perencanaan pembangunan daerah.

Jakarta, 24 April 2024 - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya pemerintah daerah (Pemda), khususnya Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut), untuk mengakomodasi program-program strategis pemerintah dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Hal ini disampaikan Tito secara virtual dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Malut Tahun 2026, Kamis lalu, dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta. Arahan tersebut bertujuan untuk memastikan keselarasan pembangunan daerah dengan skala nasional.
Mendagri Tito Karnavian memaparkan sejumlah program strategis nasional yang perlu mendapat dukungan penuh dari Pemda Malut. Program-program tersebut antara lain swasembada pangan, makan bergizi gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan pembangunan sekolah rakyat. Semua program ini merupakan bagian dari visi Astacita Presiden Prabowo Subianto, yang memerlukan sinergi dan kolaborasi antar pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai keberhasilannya.
Lebih lanjut, Mendagri mendorong Pemprov Malut untuk memanfaatkan potensi daerah dalam mendukung program-program tersebut. Contohnya, dalam upaya mencapai swasembada pangan, Malut dapat mengoptimalkan lahan subur, ketersediaan air, dan potensi sumber daya laut yang melimpah. Tito optimistis, dengan terobosan kreatif dan kolaborasi yang baik, program swasembada pangan dapat terwujud di seluruh Indonesia, termasuk di Maluku Utara.
Pentingnya Musrenbang RKPD dan Kolaborasi Antar Pihak
Mendagri menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD memiliki peran krusial dalam menentukan arah pembangunan daerah. Forum ini menjadi wadah untuk membahas visi dan misi gubernur, bupati/wali kota, serta aspirasi DPRD, dan menampungnya dalam dokumen perencanaan pembangunan. Hal ini juga mencakup integrasi program-program strategis nasional, termasuk program Astacita Presiden.
Tito menekankan pentingnya soliditas dan kekompakan semua pihak dalam mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan. Kerjasama yang harmonis antar berbagai elemen pemerintahan, baik tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun nasional, sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan masyarakat Maluku Utara. Selain itu, integritas, efisiensi anggaran, dan pencegahan kebocoran juga menjadi hal yang vital.
Ia juga menghimbau agar perbedaan politik, pandangan, suku, agama, dan lainnya dikesampingkan demi kepentingan masyarakat Malut. Dengan semangat kebersamaan, Tito yakin semua program yang telah dimusyawarahkan dapat direalisasikan dengan baik.
Dukungan Pemprov Malut dan Keselarasan Program
Gubernur Malut, Sherly Tjoanda, menyampaikan terima kasih atas arahan Mendagri dan menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti arahan tersebut bersama jajarannya. Ia juga menjelaskan bahwa telah dilakukan pertemuan dengan seluruh bupati dan wali kota se-Malut untuk menyelaraskan master plan dan program kerja lima tahun ke depan.
Sherly menambahkan bahwa program strategis nasional Astacita telah disesuaikan dengan program kerja Pemprov Malut dan sepuluh kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan komitmen Pemda Malut untuk mendukung dan mensukseskan program-program pemerintah pusat.
Musrenbang RKPD Provinsi Malut Tahun 2026 dihadiri oleh Wakil Gubernur Malut, Sarbin Sehe; Ketua DPRD Provinsi Malut, M. Iqbal Ruray; bupati dan wali kota se-Provinsi Malut; jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Malut; serta pejabat terkait lainnya.
Dengan adanya sinergi dan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan program-program strategis pemerintah dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.