Gubernur Malut Dorong Pengembangan Sektor Perikanan, Sasar Kesejahteraan Masyarakat
Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, mendorong pengembangan sektor perikanan dan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan rencana pembangunan pabrik es dan sinkronisasi program antar kabupaten/kota.
Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Laos, menekankan pentingnya pengembangan sektor perikanan dan pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Malut. Hal ini disampaikan usai beliau membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2026 Provinsi Maluku Utara (Musrenbang RKPD) 2026 di Ternate, Kamis (24/4).
Langkah konkret yang diusulkan Gubernur termasuk sinkronisasi kebijakan sektor perikanan dan pertanian dengan 10 kabupaten/kota di Malut. Program lima tahun ke depan ini bertujuan untuk pengembangan kawasan ekonomi yang terukur dan berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat.
Lebih lanjut, Gubernur juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur pendukung sektor perikanan. Beliau mencontohkan perlunya pembangunan pabrik es di sentra-sentra perikanan yang sudah ada, dengan perencanaan yang matang dan terintegrasi dalam master plan pembangunan sektor perikanan Malut.
Pengembangan Sektor Perikanan Malut: Strategi dan Target
Data dari Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) Malut menunjukkan potensi besar sektor perikanan. Sejak tahun 2023 hingga 2024, tercatat sebanyak 971 ton ikan non hidup telah dilalulintaskan keluar Malut. Sementara itu, komoditas ikan hidup menunjukkan peningkatan yang signifikan, mencapai 49.950 ekor pada tahun 2024, meningkat 21,12 persen dibandingkan tahun 2022 (36.285 ekor).
Nilai ekspor komoditas ikan juga mengalami peningkatan yang cukup pesat, mencapai Rp133 miliar pada tahun 2024, atau naik 75,38 persen dibandingkan tahun 2023 (Rp76 miliar). Data ini menunjukkan potensi besar yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Malut.
Gubernur menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi yang baik antara Pemprov Malut dan 10 kabupaten/kota untuk memastikan keselarasan program dan efektivitas pembangunan sektor perikanan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor ini.
Koperasi Merah Putih dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Gubernur juga menyinggung mengenai program Koperasi Merah Putih. Meskipun jumlah koperasi di Malut mencapai 1.300, melebihi jumlah desa (1.200), tidak semuanya beroperasi secara optimal. Oleh karena itu, Gubernur meminta Dinas Koperasi dan UKM untuk melakukan uji coba program Koperasi Merah Putih di 10 koperasi yang ada, satu dari setiap kabupaten.
Terkait pengelolaan keuangan daerah, Gubernur juga menyinggung mengenai hutang Pemprov dan dana bagi hasil. Beliau berharap agar dana tersebut, jika dibayar, dapat digunakan untuk mendukung program Astacita, yang fokus pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Gubernur mengingatkan pentingnya sinergi dan komunikasi yang baik dalam pelaksanaan program pembangunan. "Dokumen Musrenbang ini menghasilkan dokumen yang ditandatangani tetapi tanpa sinergitas, tanpa komunikasi yang baik, tanpa kerja sama yang baik, dokumen itu hanya dokumen," tegas Sherly.
Dengan demikian, pengembangan sektor perikanan di Maluku Utara tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada pengelolaan yang baik, sinergi antar lembaga, dan pemanfaatan dana secara efektif dan tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat.
