Gubernur NTB ingin mengambil alih aset Pelabuhan Teluk Awang dari pemerintah pusat untuk mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta mendorong pengembangan sektor perikanan daerah.

Pemkab Biak Numfor berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2025 melalui optimalisasi sektor perikanan dan pariwisata guna mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.

DPMPTSP Lombok Timur mencatat 51 perusahaan tambak udang telah mengantongi izin usaha, meskipun ada isu terkait izin penggunaan air laut.

Perpres 6/2025 memastikan pupuk bersubsidi tepat sasaran untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pembudidaya ikan skala kecil di Indonesia.

Pemkab Bangka Tengah berkolaborasi dengan swasta untuk memperbaiki mesin perahu nelayan, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan melalui program 3S campaign dan bantuan BPJS Ketenagakerjaan.

Pemkab Bangka Tengah berkolaborasi dengan CV Sumber Jadi (Yamaha Marine) dan BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui program perbaikan mesin, edukasi, dan jaminan sosial.

Pemerintah Provinsi NTB mendesak pengusaha tambak segera melengkapi izin usaha untuk menghindari sanksi dan memastikan pengelolaan tambak berkelanjutan, menyusul temuan ratusan tambak ilegal.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kulon Progo menyerahkan sertifikat keamanan pangan kepada Poklahsar untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk olahan ikan di pasar.