Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon menyerahkan bantuan 2000 ekor calon induk ikan nila kepada lima pokdakan untuk meningkatkan produktivitas perikanan dan kesejahteraan pembudi daya.

Pabrik pakan ikan milik Pemkab Kotawaringin Timur resmi beroperasi, memproduksi pakan ikan berkualitas dengan harga terjangkau untuk membantu pembudidaya ikan lokal.

Menteri P2MI membuka peluang kerja di sektor perikanan luar negeri bagi lulusan Poliran Banten, menekankan pentingnya penguasaan bahasa dan kesiapan mental.

Presiden Prabowo Subianto berjanji meratifikasi ILO Convention 188 guna melindungi nelayan Indonesia, menjawab seruan buruh perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, berkomitmen penuh mendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kwandang di Gorontalo untuk mendongkrak perekonomian daerah.

Pemerintah Provinsi Gorontalo akan menata ulang Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tenda dengan merelokasi pedagang eceran dan bahan pokok untuk mengembalikan fungsi utama kawasan tersebut.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, berkomitmen mengoptimalkan pajak perikanan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, mendorong pengembangan sektor perikanan dan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan rencana pembangunan pabrik es dan sinkronisasi program antar kabupaten/kota.

Kabupaten Cirebon mencatat produksi perikanan mencapai 44 ribu ton pada 2024, didorong oleh strategi pengembangan sektor perikanan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, berhasil memproduksi 28.096 ton ikan selama tiga bulan pertama tahun 2025, melampaui target dan menunjukkan potensi besar sektor perikanan daerah tersebut.

Pemkab Biak Numfor berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2025 melalui optimalisasi sektor perikanan dan pariwisata guna mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.

DPMPTSP Lombok Timur mencatat 51 perusahaan tambak udang telah mengantongi izin usaha, meskipun ada isu terkait izin penggunaan air laut.

Perpres 6/2025 memastikan pupuk bersubsidi tepat sasaran untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pembudidaya ikan skala kecil di Indonesia.

Pemkab Bangka Tengah berkolaborasi dengan swasta untuk memperbaiki mesin perahu nelayan, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan melalui program 3S campaign dan bantuan BPJS Ketenagakerjaan.

Pemkab Bangka Tengah berkolaborasi dengan CV Sumber Jadi (Yamaha Marine) dan BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui program perbaikan mesin, edukasi, dan jaminan sosial.

Pemerintah Provinsi NTB mendesak pengusaha tambak segera melengkapi izin usaha untuk menghindari sanksi dan memastikan pengelolaan tambak berkelanjutan, menyusul temuan ratusan tambak ilegal.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kulon Progo menyerahkan sertifikat keamanan pangan kepada Poklahsar untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk olahan ikan di pasar.