KKP Prioritaskan Pembudidaya Ikan Kecil sebagai Penerima Pupuk Bersubsidi
Perpres 6/2025 memastikan pupuk bersubsidi tepat sasaran untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pembudidaya ikan skala kecil di Indonesia.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan komitmen pemerintah dalam mendukung pembudidaya ikan skala kecil melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Perpres ini memastikan alokasi pupuk subsidi tepat sasaran, meningkatkan produktivitas, dan kesejahteraan para pembudidaya ikan kecil di Indonesia. Aturan ini menjawab pertanyaan apa (pupuk subsidi), siapa (pembudidaya ikan kecil), di mana (seluruh Indonesia), kapan (sejak Perpres 6/2025 berlaku), mengapa (meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan), dan bagaimana (melalui tata kelola pupuk bersubsidi yang tepat).
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP, Tb Haeru Rahayu (Tebe), menyatakan bahwa Perpres ini membawa kabar baik bagi pembudidaya ikan skala kecil. "Kabar bahagia bagi pembudidaya ikan skala kecil, dikarenakan Perpres ini mengatur tata kelola pupuk bersubsidi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pembudidaya," kata Tebe. Peraturan ini memastikan pupuk bersubsidi tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, mutu, dan penerima, sehingga manfaatnya langsung dirasakan oleh para pembudidaya.
Pupuk bersubsidi disalurkan melalui kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan). Pokdakan bertanggung jawab mendistribusikan pupuk kepada anggota-anggotanya yang merupakan pembudidaya ikan dan udang skala kecil. Hal ini memastikan penyaluran yang efisien dan tepat sasaran, sehingga program subsidi dapat berjalan efektif dan berdampak positif bagi perekonomian masyarakat pesisir.
Tata Kelola Pupuk Bersubsidi untuk Tingkatkan Produktivitas
Perpres 6/2025 mengatur secara detail mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi. Sistem ini dirancang untuk memastikan pupuk sampai ke tangan pembudidaya ikan kecil dengan harga terjangkau dan kualitas terjamin. Dengan tersedianya pupuk berkualitas, diharapkan pertumbuhan plankton sebagai sumber pakan alami ikan dan udang dapat meningkat.
Peningkatan kualitas perairan melalui pupuk yang tepat akan mengurangi stres pada ikan dan udang. Hal ini berdampak pada peningkatan produktivitas dan keberlanjutan usaha budidaya perikanan. Dengan demikian, para pembudidaya dapat mencapai target panen dan meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan.
Selain itu, ketersediaan pakan alami berkelanjutan juga akan mengurangi biaya operasional para pembudidaya. Pengurangan biaya ini akan meningkatkan profitabilitas usaha mereka dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan demikian, terwujudlah tujuan utama dari Perpres ini, yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pembudidaya ikan skala kecil.
Dukungan DPR RI terhadap Perpres 6/2025
Penerbitan Perpres 6/2025 mendapat dukungan penuh dari Komisi IV DPR RI. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, menyampaikan apresiasi atas upaya KKP dalam mengatur tata kelola pupuk bersubsidi. Ia meyakini bahwa dengan penyaluran pupuk yang tepat sasaran, pembudidaya ikan dan udang skala kecil akan dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka.
Abdul menambahkan bahwa optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi juga akan berkontribusi pada pencapaian target swasembada pangan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Perpres ini tidak hanya berdampak positif bagi sektor perikanan, tetapi juga bagi ketahanan pangan Indonesia secara keseluruhan. Dukungan dari DPR RI ini semakin memperkuat legitimasi dan komitmen pemerintah dalam menjalankan program ini.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya telah menekankan pentingnya peningkatan produktivitas budidaya perikanan untuk masa depan sektor ini. Namun, peningkatan tersebut harus tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan ekosistem. Perpres 6/2025 diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut.
Penyaluran pupuk bersubsidi diyakini akan menstimulus peningkatan produktivitas dan kualitas hasil perikanan dari para pembudidaya skala kecil. Program ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam memberdayakan masyarakat pesisir dan meningkatkan perekonomian nasional melalui sektor perikanan.
