Menkumham Buka Peluang Perluasan Kerja Sama Ekstradisi dengan Swiss
Menteri Hukum dan HAM RI membuka peluang bagi Swiss untuk memperluas kerja sama bantuan hukum timbal balik, termasuk ekstradisi, demi meningkatkan investasi dan perdagangan bilateral.
Jakarta, 1 Maret 2024 - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menyatakan kesiapan Indonesia untuk memperluas kerja sama bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance/MLA) dengan Swiss, khususnya dalam hal ekstradisi. Pernyataan ini disampaikan saat Menkumham menerima kunjungan Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Oliver Zehnder, di Jakarta pada Rabu (26/2).
Meskipun Indonesia dan Swiss telah memiliki perjanjian MLA sejak 2019, Menkumham melihat potensi perluasan kerja sama ini untuk menghadapi berbagai kemungkinan di masa depan. "Walaupun saat ini tidak ada masalah, kita menjaga kemungkinan-kemungkinan ke depannya karena apa pun bisa terjadi," ujar Supratman, seperti dikonfirmasi pada Sabtu (1/3).
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral kedua negara dan membuka peluang investasi yang lebih besar dari Swiss di Indonesia. Menkumham juga menekankan pentingnya kerja sama di berbagai sektor, termasuk hilirisasi, sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
Perluasan Kerja Sama Hukum dan Investasi
Dalam pertemuan tersebut, Menkumham Supratman menjelaskan berbagai upaya pemerintah Indonesia dalam mempermudah investasi asing, termasuk reformasi perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Sistem ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi investor asing, termasuk dari Swiss.
Lebih lanjut, Menkumham juga menyinggung rencana digitalisasi layanan di Kemenkumham. "Kami bertekad pada tahun 2026, 500 layanan di Kementerian Hukum (Kemenkum) semuanya dilakukan by digital. Tentunya itu akan memudahkan Swiss dalam berinvestasi," tambahnya.
Kerja sama melalui Indonesia-European Free Trade Association (EFTA) Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) juga menjadi sorotan. Kemenkumham berperan penting dalam menyiapkan regulasi untuk memastikan investasi dari Swiss diterima dengan aman dan memiliki kepastian hukum.
Menkumham berharap, kerja sama yang erat ini dapat menjadikan Swiss sebagai salah satu investor terbesar di Indonesia, khususnya di sektor perdagangan dan industri. "Kami punya produk bahan mentah dengan kualitas yang sangat baik, kami yakin Swiss bisa menjadi pintu masuk produk pertanian Indonesia dan membuat produk itu diterima secara baik bahkan di Eropa," kata Supratman.
Dukungan dari Dubes Swiss
Menanggapi pernyataan Menkumham, Dubes Swiss Oliver Zehnder menyampaikan harapannya agar investasi Swiss di Indonesia dapat berjalan dengan mudah dan lancar. Pihaknya telah melakukan serangkaian pertemuan dengan berbagai kementerian dan lembaga di Indonesia untuk membahas hal tersebut.
"Kami juga membahas tentang roadmap pertumbuhan ekonomi kedua negara sehingga kami berharap Swiss menjadi lebih mudah untuk berinvestasi di Indonesia," ujar Oliver. Pertemuan-pertemuan tersebut menunjukkan komitmen Swiss untuk meningkatkan investasi di Indonesia dan memperkuat kerja sama ekonomi bilateral.
Hadir dalam pertemuan tersebut Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum RI Widodo, Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kemenkum RI Andry Indrady, serta Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kemenkum RI Ronald Lumbuun.
Pertemuan antara Menkumham RI dan Dubes Swiss ini menandai langkah positif dalam memperkuat kerja sama bilateral kedua negara, khususnya di bidang hukum dan ekonomi. Dengan adanya komitmen bersama untuk mempermudah investasi dan meningkatkan kerja sama MLA, diharapkan hubungan Indonesia-Swiss akan semakin erat dan saling menguntungkan.
