Indonesia Pertimbangkan Perluasan Kerja Sama Ekstradisi dengan Swiss
Menteri Hukum dan HAM Indonesia, Supratman Andi Agtas, mempertimbangkan perluasan kerja sama bantuan hukum timbal balik (MLA) termasuk ekstradisi dengan Swiss untuk mengantisipasi perkembangan potensial di masa depan.
Menteri Hukum dan HAM Indonesia, Supratman Andi Agtas, tengah mempertimbangkan perluasan kerja sama bantuan hukum timbal balik (MLA) yang komprehensif, termasuk ekstradisi, dengan Swiss. Pernyataan ini disampaikannya dalam pertemuan dengan Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Olivier Zehnder, pada Rabu (26 Februari 2025).
Meskipun saat ini tidak ada masalah dalam hubungan bilateral kedua negara, Agtas menekankan pentingnya antisipasi terhadap perkembangan potensial di masa depan. Hal ini disampaikannya dengan pernyataan, "Meskipun saat ini tidak ada masalah dalam hubungan bilateral kita, kita harus mengantisipasi perkembangan potensial, karena apa pun bisa terjadi di masa depan." Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama hukum internasional.
Indonesia dan Swiss telah menandatangani perjanjian MLA pada tahun 2019. Namun, Agtas melihat potensi perluasan kerja sama ini melampaui urusan hukum, mencakup bidang kerja sama lainnya. Hal ini menunjukkan keinginan Indonesia untuk meningkatkan hubungan bilateral yang lebih luas dan saling menguntungkan dengan Swiss.
Perluasan Kerja Sama dan Investasi
Agtas berharap Swiss dapat berpartisipasi dalam program prioritas pemerintah Indonesia, terutama di sektor hilir. Ia menyoroti reformasi perizinan usaha Indonesia melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang bertujuan untuk mempermudah kemudahan berusaha. Reformasi ini diharapkan dapat menarik minat investasi dari Swiss.
Lebih lanjut, Agtas mengungkapkan target digitalisasi 500 layanan di Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2026. Digitalisasi ini akan mempermudah proses investasi bagi investor asing, termasuk dari Swiss. Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Kerja sama melalui Indonesia-EFTA CEPA juga disebut sebagai inisiatif yang baik dan perlu ditingkatkan. Kementerian Hukum dan HAM berperan penting dalam menyusun regulasi untuk memastikan investasi yang masuk aman dan didukung kepastian hukum. Hal ini menunjukkan upaya Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi investor.
Potensi Investasi dan Kerja Sama Ekonomi
Agtas berharap Swiss dapat menjadi salah satu investor terbesar Indonesia di bidang perdagangan dan industri. Indonesia memiliki bahan baku berkualitas tinggi, dan Swiss diharapkan dapat menjadi pintu gerbang bagi produk pertanian Indonesia untuk menembus pasar Eropa. Hal ini menunjukkan potensi besar bagi peningkatan ekspor Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Duta Besar Zehnder menyatakan telah melakukan diskusi dengan beberapa kementerian Indonesia dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia untuk mengidentifikasi peluang investasi yang menjanjikan. Mereka juga membahas peta jalan untuk pertumbuhan ekonomi di kedua negara, dengan harapan dapat mempermudah investasi Swiss di Indonesia.
Secara keseluruhan, pertemuan ini menandai komitmen kuat kedua negara untuk memperkuat kerja sama, tidak hanya di bidang hukum, tetapi juga di bidang ekonomi dan perdagangan. Indonesia menawarkan potensi investasi yang besar, sementara Swiss memiliki keahlian dan akses pasar yang dapat saling melengkapi dan menguntungkan kedua belah pihak.
Dengan adanya kerja sama yang lebih erat ini, diharapkan akan tercipta hubungan yang lebih kuat dan saling menguntungkan antara Indonesia dan Swiss di berbagai bidang, termasuk ekonomi, perdagangan, dan hukum.
