Mentan Amran Sulaiman Kecam Impor Singkong: Jangan Zalimi Petani!
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengecam praktik impor singkong yang merugikan petani lokal di Lampung, dan mengancam akan menindak tegas para importir yang tidak mengutamakan produk dalam negeri.
Bandarlampung, 24 Januari 2020 - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberikan peringatan keras kepada pelaku industri pengolahan singkong. Ia meminta agar industri dalam negeri tidak mengabaikan petani lokal dengan lebih memilih mengimpor singkong dari luar negeri.
Pernyataan tegas ini muncul sebagai respons atas protes ribuan petani singkong di Lampung yang mengeluhkan harga singkong yang rendah. Mereka menuding impor singkong sebagai penyebab utama penurunan harga. Mentan berjanji akan segera memanggil para pelaku industri dan petani untuk mencari solusi.
Amran Sulaiman menekankan komitmen pemerintah untuk melindungi petani. Ia menyatakan akan menindak tegas importir yang mengutamakan produk asing daripada produk dalam negeri. "Importir tidak boleh berpikir sebagai penjajah. Industri yang lebih memilih produk dari negara lain daripada dalam negeri diragukan patriotismenya," tegas Mentan.
Lebih lanjut, Mentan juga menegaskan bahwa pemerintah dibawah Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk melindungi dan menyejahterakan petani. "Menzalimi petani, menzalimi rakyat Indonesia itu adalah pengkhianat bangsa," ujarnya.
Protes yang dilakukan ribuan petani dari tujuh kabupaten di Lampung pada Kamis (23 Januari 2020) menargetkan pabrik pengolahan tepung tapioka. Mereka menuntut penerapan harga singkong sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB), yaitu Rp1.400 per kilogram.
Kajian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) turut mendukung keluhan para petani. KPPU menemukan bahwa impor tapioka memang menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya harga beli singkong di Lampung. Pemerintah melalui Mentan akan menindaklanjuti temuan ini.
Langkah tegas Mentan ini diharapkan dapat melindungi petani singkong dan memastikan keberlanjutan industri singkong dalam negeri. Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan pasar yang adil dan berpihak pada petani lokal.
