MSI Desak Koordinasi Nasional Atasi Krisis Singkong Lampung

Masyarakat Singkong Indonesia (MSI) mendesak koordinasi antar lembaga untuk mengatasi krisis harga singkong di Lampung yang berdampak pada petani dan pabrik tapioka, mengancam produksi singkong nasional.

Krisis Singkong Lampung: MSI Desak Koordinasi Nasional

Polemik anjloknya harga singkong dan terhentinya produksi di sejumlah pabrik tapioka di Lampung sejak Desember 2024 masih berlanjut. Hal ini mendorong Masyarakat Singkong Indonesia (MSI) untuk mendesak adanya koordinasi yang kuat antar lembaga dan kementerian terkait guna menyelamatkan industri singkong di provinsi penghasil singkong terbesar di Indonesia ini.

Ketua Umum MSI, Arifin Lambaga, menyatakan keprihatinan atas situasi ini. Ribuan petani Lampung beberapa kali melakukan aksi protes akibat harga singkong yang jatuh drastis, sementara di sisi lain, pabrik tapioka juga terhenti operasionalnya karena kesulitan menaikkan harga beli singkong. "Kondisi ini perlu segera diatasi dengan berbagai terobosan, baik di tingkat daerah maupun pusat," tegas Arifin dalam keterangan persnya di Jakarta.

MSI mengapresiasi perjuangan petani, namun juga memahami kesulitan industri pengolahan singkong. Tapioka, hasil olahan singkong, sangat penting bagi industri pangan dan non-pangan, sehingga kesejahteraan semua pihak, dari petani hingga pengolah, harus dijaga. Arifin berharap solusi komprehensif segera ditemukan untuk mengatasi polemik jatuhnya harga singkong ini.

Ancaman terhadap Industri Singkong Nasional

Lampung, sebagai sentra produksi singkong terbesar di Indonesia, menghasilkan 6,7 juta ton umbi singkong segar pada tahun 2022, sekitar 40% dari total produksi nasional. Industri tapioka di Lampung menyerap sekitar 90% produksi singkong dan menghasilkan devisa sekitar Rp10 triliun, belum termasuk nilai tambah dari hasil sampingan seperti onggok. Penurunan produksi singkong nasional dalam 10 tahun terakhir membuat situasi ini semakin mengkhawatirkan.

Arifin mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Lampung dan Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Lampung. Namun, ia menekankan pentingnya koordinasi nasional karena solusi yang dibutuhkan tidak bisa hanya terbatas di Lampung. Kementerian Pertanian, Perindustrian, dan Perdagangan harus terlibat aktif sesuai dengan peran masing-masing.

Usulan Jangka Pendek dan Panjang MSI

Sekretaris Jenderal MSI, Heri Soba, menambahkan bahwa MSI memiliki sejumlah usulan jangka pendek dan panjang untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh. Salah satu usulan utama adalah menjadikan singkong sebagai komoditas pangan strategis, seperti padi, jagung, dan kedelai. Heri menjelaskan bahwa tanpa status tersebut, pengembangan singkong secara komprehensif akan sulit terwujud karena kebijakan, program, dan sumber daya nasional lebih diprioritaskan untuk komoditas lain.

Impor Tapioka dan Tindak Lanjut Pemerintah

Anjloknya harga singkong di Lampung juga diduga berkaitan dengan impor tapioka. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah II Lampung menengarai hal tersebut. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahkan mempertanyakan impor tapioka yang dilakukan pabrik, yang dinilai merugikan petani dalam negeri. Beliau berjanji akan menindak tegas importir yang lebih memilih singkong impor daripada produk lokal.

MSI berharap berbagai respons dari pemerintah ini segera ditindaklanjuti untuk mengatasi polemik yang berkepanjangan dan menciptakan iklim usaha singkong yang lebih baik. Koordinasi dan penetapan singkong sebagai komoditas strategis menjadi kunci untuk menyelamatkan industri singkong nasional dan kesejahteraan para petani.