DPR Desak Pemerintah Atasi Lonjakan Harga Migor dan Impor Singkong
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah mengatasi kenaikan harga minyak goreng di Lampung hingga hampir Rp20.000/liter dan tingginya impor singkong yang merugikan petani lokal.
Lonjakan Harga Minyak Goreng dan Impor Singkong: Desakan DPR kepada Pemerintah
Wakil pimpinan Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan atas kenaikan harga minyak goreng di Lampung yang mendekati Rp20.000 per liter dan peningkatan impor singkong yang berdampak negatif pada petani lokal. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Perindustrian pada Kamis (30/1) di Kompleks Parlemen, Jakarta. Kenaikan harga ini telah menjadi perhatian serius mengingat dampaknya yang signifikan terhadap perekonomian rakyat.
Chusnunia menekankan bahwa lonjakan harga minyak goreng di Lampung telah mencapai angka hampir Rp20.000 per liter. Kondisi ini menimbulkan tekanan ekonomi, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada minyak goreng sebagai bahan baku utama. Ia mengatakan, "Kenaikan harga ini tidak hanya berdampak pada konsumen rumah tangga, tetapi juga pada UMKM yang sudah berjuang menghadapi tantangan ekonomi pascapandemi. Pemerintah harus segera melakukan intervensi pasar untuk mencegah spekulasi dan memastikan stok minyak goreng tersedia dengan harga terjangkau."
Selain masalah minyak goreng, Chusnunia juga menyoroti meningkatnya impor singkong yang mengakibatkan kesulitan bagi petani lokal untuk memasarkan hasil panen. Banyak singkong petani membusuk karena tak terserap pasar, sementara impor singkong terus meningkat. "Ini ironi yang harus segera diatasi," tegasnya. Ia mendorong pemerintah untuk membatasi impor singkong dan memberikan pelatihan dan pembinaan kepada petani agar mampu bersaing di pasar domestik.
Dampak terhadap Petani Singkong dan Solusi yang Diharapkan
Ketua Umum Masyarakat Singkong Indonesia (MSI), Arifin Lambaga, sebelumnya telah memperingatkan risiko kerugian besar bagi Lampung, penghasil singkong terbesar nasional (40%), jika masalah ini diabaikan. Selain anjloknya harga, perbedaan pendapat terkait rendemen dan refaksi juga memicu protes petani. Menanggapi hal ini, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan komitmennya untuk mengundang petani Lampung guna mencari solusi, menegaskan bahwa petani singkong harus dilindungi dan diperlakukan adil.
Pemerintah perlu segera melakukan intervensi untuk mengatasi permasalahan ini. Langkah konkrit yang dibutuhkan antara lain pengendalian harga minyak goreng, pengawasan distribusi, dan perlindungan bagi petani singkong. Intervensi ini diharapkan bisa menstabilkan harga, melindungi UMKM, serta memastikan kesejahteraan petani.
Kesimpulan
Desakan DPR kepada pemerintah untuk mengatasi lonjakan harga minyak goreng dan tingginya impor singkong merupakan langkah penting untuk melindungi perekonomian rakyat dan kesejahteraan petani. Tindakan cepat dan tepat dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk mencegah dampak yang lebih buruk di masa mendatang. Solusi komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, sangat krusial untuk menyelesaikan masalah ini.
