Menteri Dukung Program Rumah Layak Huni di Jakarta
Menteri Dalam Negeri mendukung program pembangunan rumah layak huni di kawasan padat penduduk Johar Baru, Jakarta, untuk meningkatkan kualitas hidup warga, menawarkan solusi hunian vertikal sebagai alternatif jangka panjang.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menyatakan dukungannya terhadap program pembangunan rumah layak huni di daerah padat penduduk guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Tito saat mengunjungi kawasan padat dan tidak layak huni di Johar Baru, Jakarta, Senin (20/1).
Mendagri menjelaskan, kawasan tersebut sangat padat penduduk dan warganya menghadapi berbagai tantangan. "Kita harapkan dengan dibangunnya rumah layak huni ini akan tercipta lingkungan yang lebih sehat," tegasnya. Tito merekomendasikan pembangunan hunian vertikal sebagai solusi yang lebih nyaman dan aman dalam jangka panjang. Desain bangunan vertikal, menurutnya, menawarkan sejumlah keuntungan, termasuk struktur bangunan yang lebih kuat dan lingkungan yang lebih sehat.
Ia membandingkan pembangunan vertikal dengan renovasi rumah yang dinilai hanya solusi sementara. "Renovasi rumah kan cuma sementara, hanya untuk waktu yang singkat, karena strukturnya tidak diubah," katanya. Namun, Tito menegaskan tidak akan memaksakan pembangunan vertikal, menghormati preferensi warga yang banyak memilih renovasi.
Sementara itu, Menteri Perumahan Rakyat dan Permukiman, Maruarar Sirait, memberikan waktu satu minggu bagi warga untuk mempertimbangkan usulan pemerintah. Ia mendorong warga memanfaatkan kesempatan ini karena program rumah layak huni mungkin tidak akan ada lagi di masa mendatang.
Program rumah layak huni di Johar Baru ini didanai oleh Yayasan Buddha Tzu Chi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) mereka. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata bagi permasalahan hunian di daerah padat penduduk dan meningkatkan kualitas hidup warga. Pemerintah pusat dan daerah berkomitmen untuk mendukung program-program serupa di masa mendatang untuk memastikan setiap warga Indonesia memiliki akses terhadap hunian yang layak.
Inisiatif ini menjadi contoh kolaborasi positif antara pemerintah dan lembaga swasta dalam mengatasi masalah sosial. Dengan solusi jangka panjang seperti hunian vertikal, diharapkan permasalahan hunian di daerah padat penduduk dapat teratasi dengan lebih efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan program ini akan menjadi acuan bagi pengembangan program sejenis di wilayah lain di Indonesia.
