Moderasi Beragama: Kunci Perkuat Komitmen Kebangsaan di Sulut

Kepala Kanwil Kemenag Sulut, Ulyas Taha, tegaskan moderasi beragama sebagai pondasi kuat komitmen kebangsaan Indonesia, di tengah keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Utara (Sulut), Ulyas Taha, menyampaikan bahwa kesadaran akan pentingnya moderasi beragama semakin menguat, terutama setelah bulan Ramadhan. Hal ini, menurutnya, memperkokoh komitmen kebangsaan di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan beliau saat memberikan khutbah Shalat Idul Fitri 1444 Hijriah di Manado, Senin, 31 Maret 2024.

Dalam khutbahnya, Ulyas Taha menekankan pentingnya memahami bahwa Indonesia bukanlah negara agama, namun juga bukan negara sekular yang anti-agama. Beliau menjelaskan, "Kita perlu menyadari bahwa Indonesia bukanlah negara agama. Indonesia juga bukan negara sekular yang anti pada agama." Keberagaman suku, budaya, dan agama yang ada di Indonesia justru menjadi kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan.

Peran pemerintah, menurut Ulyas Taha, sangat penting dalam menumbuhkan semangat kebangsaan, keberagaman, dan keberagamaan. Pemerintah, katanya, memfasilitasi warga negara dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Contoh nyata peran pemerintah ini terlihat dalam fasilitasi proses rukyatul hilal dan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadhan dan Syawal, serta pelaksanaan ibadah haji dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya.

Moderasi Beragama sebagai Jembatan Persatuan

Lebih lanjut, Ulyas Taha menjelaskan bahwa selama bulan Ramadhan, umat Islam telah menunjukkan toleransi yang tinggi dalam menjalankan berbagai amaliah, seperti Shalat Tarawih. Toleransi, menurutnya, merupakan kunci dalam menyikapi perbedaan. "Selama Ramadhan kita telah menerapkan toleransi antara sesama golongan umat Islam yang berbeda dalam menjalankan amaliah-amaliah seperti Shalat Tarawih dan lain-lain," ujarnya.

Beliau mendefinisikan toleransi sebagai sikap saling menghormati dan menghargai, bahkan terhadap pandangan dan kepercayaan yang berbeda atau bertentangan dengan diri sendiri. Dalam konteks beragama, toleransi berarti saling menghargai antar pemeluk agama yang berbeda.

Dengan menerapkan toleransi, konflik antar umat beragama dapat diminimalisir, sehingga tercipta persatuan dan kesatuan tanpa memandang perbedaan latar belakang agama. Sikap toleran yang dilandasi nilai-nilai Pancasila akan menciptakan kerukunan, menjaga stabilitas sosial, dan menjunjung tinggi keadilan serta kesetaraan antar umat beragama.

Pentingnya Peran Pemerintah dalam Menjaga Keberagaman

Ulyas Taha juga menyoroti peran penting pemerintah dalam memfasilitasi keberagaman di Indonesia. Pemerintah, menurutnya, berperan aktif dalam memastikan setiap warga negara dapat menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Hal ini, katanya, merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menjaga kerukunan dan persatuan bangsa.

Contoh konkrit peran pemerintah tersebut adalah dalam penyelenggaraan ibadah haji, fasilitasi rukyatul hilal, dan sidang isbat. Selain itu, pemerintah juga mendukung berbagai kegiatan keagamaan dari berbagai agama di Indonesia. Semua ini, menurut Ulyas Taha, menunjukkan bahwa pemerintah menjalankan fungsi penting untuk kelancaran dan ketenangan umat dalam beribadah.

Dengan adanya dukungan dan fasilitasi dari pemerintah, diharapkan masyarakat dapat semakin memahami dan mengamalkan nilai-nilai moderasi beragama. Hal ini akan memperkuat komitmen kebangsaan dan menciptakan Indonesia yang rukun dan harmonis.

Kesimpulannya, moderasi beragama menjadi kunci utama dalam memperkuat komitmen kebangsaan di Indonesia. Dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan, serta peran aktif pemerintah dalam memfasilitasi keberagaman, Indonesia dapat terus menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman yang ada.