MPR Tekankan Perlindungan Optimal PMI di Malaysia, Waspadai TPPO dan Peredaran Narkoba

Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, bersama delegasi menyoroti pentingnya perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia, termasuk pencegahan TPPO dan peredaran narkoba.

Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, beserta delegasi DPR, MPR, dan DPD RI baru-baru ini melakukan kunjungan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia. Kunjungan tersebut dilakukan untuk menekankan pentingnya perlindungan optimal bagi pekerja migran Indonesia (PMI) yang berjumlah lebih dari 2,5 juta orang di Malaysia. Kunjungan ini dilakukan pada Selasa (29/4) dan menghasilkan seruan penting terkait perlindungan, pengawasan, dan pembinaan PMI di negara tersebut.

Dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu (30/4), Ibas menyampaikan keprihatinan atas jumlah PMI yang signifikan di Malaysia. Ia menekankan perlunya kehadiran negara yang lebih kuat untuk memastikan perlindungan, pengawasan, dan pembinaan yang optimal, termasuk pengampunan bagi PMI yang bekerja secara legal. Perlindungan ini juga harus mencakup keluarga PMI. "Kita dengar sekitar dua juta orang WNI di Malaysia ya pak. Berarti opportunity (peluang) kita di Malaysia semakin tinggi. Jumlah pekerja migran Indonesia juga sangat banyak. Oleh karena itu, kami menekankan pentingnya kehadiran negara untuk melakukan perlindungan, pengawasan, dan pembinaan, hingga pengampunan bagi saudara-saudara kita yang sedang bekerja (legal) di negara ini. Mereka wajib dilindungi termasuk para keluarga mereka," ujar Ibas.

Selain perlindungan, Ibas dan delegasi juga menekankan pentingnya pendataan yang akurat dan komprehensif bagi PMI di seluruh dunia, termasuk Malaysia. Pendataan yang baik akan membantu dalam penyelesaian berbagai masalah yang mungkin belum terselesaikan. Anggota DPR RI, Cellica Nurrachadiana, menambahkan, "Perlu menyelesaikan dari hulu. Harus diselesaikan secara komprehensif."

Perlindungan PMI dari TPPO dan Penguatan Keamanan Perbatasan

Salah satu isu krusial yang disoroti dalam pertemuan tersebut adalah tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Ibas menegaskan perlunya upaya pencegahan agar tidak ada lagi WNI yang menjadi korban TPPO, penculikan, penipuan, atau eksploitasi. Ia juga menyoroti masalah penahanan paspor PMI oleh majikan, yang merupakan pelanggaran peraturan. "Jangan sampai ada saudara kita, WNI, yang menjadi korban dari TPPO. Kejahatan, penculikan, penipuan, bahkan eksploitasi. Termasuk jangan sampai ada lagi, penahanan paspor pekerja migran Indonesia yang bekerja di rumah tangga oleh majikan mereka, yang melanggar peraturan," tegas Ibas.

Pertemuan tersebut juga membahas pentingnya penguatan keamanan perbatasan untuk mencegah perdagangan ilegal dan peredaran narkoba antarnegara. Ibas mengungkapkan peningkatan tren transaksi narkoba di perbatasan Indonesia-Malaysia, dengan modus penyelundupan yang semakin canggih, termasuk melalui ship to ship dan penggunaan PMI sebagai kurir. "Seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan KBRI, tren transaksi narkoba semakin meningkat di perbatasan Indonesia-Malaysia. Jumlah kasus dan kuantitas barangnya juga meningkat. Modus penyelundupan juga semakin canggih, melalui ship to ship (kapal ke kapal), ada juga menggunakan jasa pekerja migran sebagai kurir secara tidak sadar, hanya dibayar sangat kecil dibanding hukumannya," jelasnya.

Oleh karena itu, Ibas mendesak penguatan jalur lintas perbatasan di laut dan darat, serta sinergi berbagai pihak seperti Bakamla, Bea Cukai, TNI, Polri, dan BIN untuk mencegah dan memerangi peredaran narkoba. "Sehingga kami mendesak dan mendorong adanya penguatan jalur lintas di perbatasan negara-negara, di laut dan daratan NKRI kita. Berbagai pihak harus bersinergi untuk mencegah dan memerangi hal tersebut, jangan sampai berhasil masuk ke Indonesia. Patroli Bakamla (Badan Keamanan Laut), Bea Cukai, TNI, POLRI, hingga BIN,” tambah Ibas.

Pembinaan dan Penguatan Peran KBRI Malaysia

Selain isu perlindungan dan keamanan, Ibas dan delegasi juga menekankan pentingnya pembumian konstitusi bagi WNI di Malaysia agar mereka memahami hak dan kewajibannya. Mereka juga menyampaikan dukungan kepada Duta Besar Indonesia untuk Malaysia dan KBRI untuk terus menjalankan tugas dan amanah mereka dalam menciptakan rasa aman dan nyaman bagi PMI. "Kami juga ingin memberikan dukungan kepada Pak Dubes dan KBRI di Malaysia ini untuk terus menjalankan tugas dan amanahnya. Buat rasa aman, nyaman, dan maju agar mereka terus menjadi bagian dalam mengharumkan Merah Putih," tambah Ibas.

Ibas berharap KBRI Malaysia dapat terus bekerja dengan sepenuh hati dan kolaboratif untuk menjadi rumah bagi WNI di perantauan. "Karena KBRI adalah tempat mengabdi untuk bangsa, melayani dengan hati. KBRI adalah tempat berkarya untuk bangsa, rumah bagi warga di rantau," tutupnya. Pertemuan ini menjadi bukti komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi dan memberdayakan PMI di luar negeri, khususnya di Malaysia.

Delegasi yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Cellica Nurrachadiana, Rinto Subekti Suparmin, Achmad, Hindun Anisah, Firman Soebagyo, dan Ujang Bey.