MRPB Imbau Masyarakat Papua Barat Tak Terprovokasi Klaim NFRPB
Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh oleh klaim sepihak Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) terkait kemerdekaan Papua, dan menyerukan dialog damai dalam menyelesaikan perbedaan pendapat.
Manokwari, 21 April 2024 - Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) mengeluarkan imbauan penting kepada seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Papua Barat. Imbauan ini terkait klaim sepihak yang dilontarkan oleh Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) mengenai kemerdekaan Tanah Papua. Pernyataan politik NFRPB tersebut dinilai bertentangan dengan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ketua MRPB, Judson Ferdinandus Waprak, menyampaikan keprihatinannya terkait pernyataan NFRPB yang disampaikan di Sorong, Papua Barat Daya. Ia menekankan pentingnya agar masyarakat tidak terpengaruh oleh pernyataan tersebut yang berpotensi menimbulkan keresahan dan mengganggu stabilitas keamanan daerah. "Pernyataan itu disampaikan di Sorong, Papua Barat Daya, dan membawa nama Papua Barat. Pernyataan itu jangan sampai berdampak ke masyarakat kecil," tegas Judson.
MRPB memberikan dukungan penuh kepada aparat keamanan untuk segera menindaklanjuti pernyataan NFRPB tersebut. Langkah cepat dan tegas dinilai penting untuk mencegah potensi gejolak dan menjaga situasi tetap kondusif. MRPB berharap agar situasi keamanan di Papua Barat tetap terjaga dan tidak terganggu oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
Dukungan Tokoh Adat dan Agama
MRPB, sebagai lembaga yang mewakili budaya orang asli Papua, mengajak seluruh tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda untuk berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat di tujuh kabupaten se-Papua Barat. Tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan dan menjaga persatuan di tengah masyarakat.
Judson menekankan pentingnya menjaga kedamaian dan keamanan di Papua Barat. "Papua Barat sampai hari ini sudah berada dalam zona yang aman dan damai," ujarnya. Ia berharap agar masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin mengadu domba.
MRPB percaya bahwa perbedaan pendapat dan pandangan politik adalah hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, perbedaan tersebut harus diselesaikan melalui jalur dialog dan diskusi yang sesuai dengan prinsip demokrasi, bukan dengan cara-cara yang dapat mengganggu ketertiban umum.
Tanggapan Pemerintah Papua Barat Daya
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menegaskan bahwa Papua Barat Daya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Pemerintah daerah berkomitmen untuk tidak memberikan ruang bagi kelompok separatis dan akan menindak tegas segala bentuk aktivitas yang mengancam kedaulatan negara.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama unsur Forkopimda telah menggelar rapat untuk membahas respons terhadap klaim sepihak NFRPB. Langkah-langkah konkret tengah disiapkan untuk mencegah penyebaran paham separatis dan menjaga stabilitas keamanan di daerah.
Elisa Kambu menegaskan bahwa segala bentuk tindakan yang menyimpang dari konstitusi akan ditindak tegas melalui jalur hukum. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga keutuhan NKRI dan melindungi masyarakat dari ancaman kelompok separatis.
Klaim sepihak NFRPB yang berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat adat di Papua Barat mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. MRPB mengajak semua pihak untuk tetap tenang dan bijak dalam menyikapi situasi ini. Perbedaan pendapat harus diselesaikan melalui jalur dialog dan musyawarah untuk mencapai mufakat, bukan melalui pernyataan sepihak yang dapat memicu konflik.
"Kalau mau berbicara demi kebaikan masyarakat asli Papua, mari berbicara dengan baik, bukan keluarkan pernyataan sepihak," pesan Judson Waprak.
