MUI Desak Pemerintah Hentikan PSN di PIK 2: Tuding Proyek Zalimi Rakyat
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) di PIK 2 karena dinilai merugikan masyarakat dan hanya menguntungkan konglomerat.
MUI Desak Penghentian PSN PIK 2
Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi meminta pemerintah menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh KH Masduki Baidlowi, Ketua Tim Tabayyun dan Advokasi MUI terkait PSN PIK 2, pada Jumat lalu di Kantor MUI, Jakarta. Keputusan ini diambil setelah MUI menerima banyak keluhan masyarakat terkait dampak negatif proyek tersebut.
Alasan Penolakan MUI
Menurut Masduki, proyek PSN di PIK 2 dinilai banyak menimbulkan mudarat dan merugikan masyarakat. Ia menyatakan, "Banyak mudaratnya, bahasa rakyatnya menzalimi rakyat. Kami merekomendasikan untuk mencabut PSN itu. Kalau dia hanya menyengsarakan rakyat dan menyenangkan konglomerat, maka jangan dilakukan." Pernyataan ini merupakan poin penting dari Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV MUI.
MUI menekankan bahwa proyek ini dinilai telah menyalahi aturan dan menimbulkan berbagai permasalahan bagi umat. Masduki menambahkan, rekomendasi penghentian proyek tersebut merupakan satu-satunya yang ditindaklanjuti oleh rapat pimpinan MUI pasca Mukernas. Sebuah tim khusus dibentuk untuk memperjuangkan rekomendasi ini.
Upaya MUI ke Depan
Saat ini, MUI tengah berupaya memperkuat jejaring dan koordinasi untuk menolak kelanjutan PSN PIK 2. Meskipun demikian, Masduki mengapresiasi langkah pemerintah dalam menangani dampak negatif proyek tersebut kepada masyarakat. Ia menambahkan, "Ibarat perjalanan, belum apa-apa, belum separuh jalan. Banyak tantangan-tantangan kita perlu membangun solidaritas, membangun banyak silaturahim. Mudah-mudahan kita dengan memperjuangkan ini mendapatkan rida Allah SWT dan perjuangan kita berhasil," kata Masduki.
Kesimpulan
Desakan MUI untuk menghentikan PSN di PIK 2 menunjukkan keprihatinan terhadap dampak proyek tersebut bagi masyarakat. Langkah MUI ini menjadi sorotan penting terkait pengawasan proyek-proyek strategis nasional dan dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat.
