MUI Rumuskan Aspirasi Terkait PSN PIK 2 untuk Presiden
Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk tim untuk merumuskan aspirasi masyarakat terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan akan menyampaikannya kepada Presiden serta Ketua DPR RI.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) tengah merumuskan aspirasi masyarakat terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Rumusan ini akan disampaikan langsung kepada Presiden dan Ketua DPR RI. Proses perumusan melibatkan tim kecil MUI yang telah melakukan serangkaian pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk Ormas dan LSM.
Anggota Tim Tabayyun dan Advokasi MUI terkait PSN PIK 2, sekaligus Ketua MUI Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan, Utang Ranuwijaya, menjelaskan bahwa tim tersebut tengah bekerja keras untuk merumuskan aspirasi yang telah dikumpulkan. Proses ini dilakukan secara hati-hati dan teliti mengingat pentingnya isu ini bagi kedaulatan negara.
Meskipun belum dapat dipastikan tanggal penyerahan, Utang menekankan komitmen MUI untuk menyampaikan rumusan aspirasi dan rekomendasi tersebut secara disiplin. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari sikap MUI sebelumnya yang meminta pemerintah menghentikan PSN di PIK 2.
Permintaan penghentian PSN PIK 2 ini sebelumnya telah diumumkan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV MUI. Ketua Tim Tabayyun dan Advokasi MUI, KH Masduki Baidlowi, pada 24 Januari lalu, menyatakan bahwa proyek tersebut dinilai menzalimi rakyat dan melanggar aturan.
MUI menerima banyak masukan dari masyarakat mengenai dampak negatif proyek tersebut. Oleh karena itu, MUI merasa perlu untuk menyuarakan aspirasi tersebut karena dinilai sebagai masalah umat yang perlu mendapatkan perhatian serius.
Proses perumusan aspirasi ini melibatkan berbagai pihak dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. MUI berupaya untuk memastikan bahwa suara masyarakat terkait PSN PIK 2 dapat didengar dan dipertimbangkan oleh pemerintah.
Dengan disampaikannya aspirasi ini kepada Presiden dan Ketua DPR RI, diharapkan akan ada tindak lanjut yang tepat dan adil bagi seluruh pihak yang terkait. MUI berkomitmen untuk terus mengawal isu ini demi kepentingan masyarakat dan keadilan.
