Napiter JI & Pembebasan Bersyarat: Kriteria Ketat dan Proses Deradicalisasi
BNPT menegaskan semua narapidana terorisme, termasuk dari JI, harus memenuhi kriteria ketat dalam Permenkumham 7/2022 untuk pembebasan bersyarat, yang mencakup perilaku baik, ikrar setia pada NKRI, dan menjalani minimal 2/3 masa hukuman, sebagai bagian da
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Eddy Hartono, menyatakan bahwa semua narapidana terorisme (napiter), termasuk dari jaringan Jamaah Islamiyah (JI), harus memenuhi sejumlah kriteria untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Hal ini disampaikannya pada Kamis lalu di Jakarta.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 mengatur syarat dan tata cara pemberian pembebasan bersyarat. Kriteria ini meliputi menjalani minimal dua pertiga masa hukuman (minimal 9 bulan), berkelakuan baik selama masa hukuman, dan menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Proses penilaian pembebasan bersyarat melibatkan berbagai pihak. Aparat penegak hukum, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, BNPT, dan petugas pemasyarakatan akan turut serta dalam proses evaluasi ini. Tanpa memenuhi seluruh kriteria tersebut, permohonan pembebasan bersyarat napiter dipastikan akan ditolak.
Koordinasi yang intensif terus dilakukan BNPT dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) serta Densus 88 Antiteror Polri terkait rencana pembebasan bersyarat napiter, termasuk anggota JI. Kriteria yang sama, kurang lebih, juga berlaku untuk narapidana korupsi dan narkoba.
Pemberian pembebasan bersyarat kepada napiter, menurut Komjen Pol. Eddy, merupakan bagian dari program deradikalisasi BNPT, khususnya tahap reintegrasi sosial. Hal ini juga bertujuan untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) para napiter.
Program deradikalisasi BNPT terdiri dari beberapa tahapan: identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial. Bahkan setelah dibebaskan bersyarat, BNPT akan tetap memberikan pembinaan dan pendampingan, termasuk wawasan kebangsaan dan kewirausahaan, sejalan dengan arahan Presiden.
Sebelumnya, pemerintah tengah mengkaji rencana pembebasan bersyarat bagi mantan anggota JI, termasuk Abu Rusydan dan Para Wijayanto. Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Prof. Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa pemerintah masih mendata seluruh anggota JI, baik yang masih dalam proses hukum maupun yang sudah dipidana. Keputusan final terkait pembebasan bersyarat mereka belum diambil.
Abu Rusydan (Mohammad Syamsuddin), mantan pemimpin sementara JI, divonis 6 tahun penjara dan telah menjalani setengah masa hukumannya. Para Wijayanto, mantan Amir JI, divonis 7 tahun pada 2020 dan telah menjalani lebih dari setengah masa hukumannya.
