Nelayan Kecil Natuna Bebas Menangkap Ikan di Semua Zona
Pemerintah memberikan keleluasaan kepada nelayan kecil di Natuna untuk menangkap ikan di semua zona perairan, sesuai PP Nomor 11 Tahun 2023, dengan pembebasan pungutan dan kelonggaran pendaratan hasil tangkapan, namun tetap diingatkan untuk tidak melangga
Nelayan kecil di Natuna, Kepulauan Riau, kini dapat menangkap ikan di semua zona perairan Indonesia. Kebijakan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, yang memberikan kelonggaran signifikan bagi nelayan tradisional.
Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Wan Mansyur, menjelaskan bahwa nelayan kecil yang dimaksud adalah mereka yang mencari nafkah dengan menangkap ikan untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka menggunakan kapal dengan kapasitas hingga lima grosston, atau bahkan tanpa kapal sama sekali. Kebijakan ini memberikan mereka akses yang lebih luas ke sumber daya perikanan.
Menurut penjelasan Wan Mansyur, Pasal 5 Ayat (1) PP tersebut memberikan keleluasaan kepada nelayan kecil untuk menangkap ikan antar zona tanpa batasan. Mereka tidak terikat pada zona penangkapan ikan terukur seperti nelayan skala besar. Ini merupakan keuntungan besar bagi peningkatan pendapatan nelayan tradisional.
Lebih lanjut, Pasal 13 Ayat (2) PP yang sama membebaskan nelayan kecil dari berbagai pungutan perikanan. Hal ini meliputi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan retribusi perikanan. Selain itu, Pasal 18 memberikan kelonggaran dalam hal pendaratan hasil tangkapan. Nelayan kecil diperbolehkan mendaratkan hasil tangkapan di sentra nelayan, bukan hanya di pelabuhan resmi.
Meskipun diberikan kemudahan, nelayan kecil tetap diimbau untuk mematuhi aturan dan tidak menangkap ikan di wilayah perairan negara lain. Hal ini untuk menghindari potensi bahaya dan kerugian, seperti kasus nelayan Natuna yang ditangkap otoritas Malaysia pada November 2024 lalu dan dijatuhi hukuman delapan bulan penjara karena memasuki wilayah perairan Malaysia secara ilegal.
Pemerintah Kabupaten Natuna berharap agar nelayan kecil dapat memahami dan menaati peraturan yang berlaku. Koordinasi yang baik dengan pemerintah setempat juga sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran wilayah tangkap dan memastikan keselamatan nelayan. Dengan begitu, program peningkatan kesejahteraan nelayan kecil dapat berjalan efektif.
Dengan adanya aturan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil di Natuna. Namun, penting bagi nelayan untuk tetap berhati-hati dan mematuhi aturan yang berlaku agar terhindar dari masalah hukum dan menjaga keselamatan diri.
