OJK Kembangkan Aturan Baru untuk Tingkatkan Akses Pembiayaan UMKM
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyiapkan aturan baru untuk memudahkan UMKM mengakses kredit dan pembiayaan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan pembiayaan yang signifikan.
OJK Luncurkan Aturan Baru untuk Dorong Akses Pembiayaan UMKM
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini tengah merancang Peraturan OJK (POJK) baru untuk meningkatkan akses kredit dan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). POJK ini, yang diberi nama Rancangan Peraturan OJK tentang Akses Pembiayaan Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (RPOJK UMKM), diluncurkan sebagai amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Mengapa Aturan Ini Penting?
Tujuan utama dari RPOJK UMKM adalah untuk mendorong pertumbuhan kredit dan pembiayaan, khususnya untuk UMKM, dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini didorong oleh kebutuhan pembiayaan UMKM yang sangat besar namun belum terpenuhi. Berdasarkan data Ernst and Young (EY) Indonesia, kebutuhan pendanaan UMKM pada 2026 diperkirakan mencapai Rp4.300 triliun, sementara saat ini baru terakomodasi Rp1.900 triliun. Artinya, terdapat kesenjangan pembiayaan yang cukup besar, yaitu sekitar Rp2.400 triliun.
Bagaimana RPOJK UMKM Akan Membantu UMKM?
RPOJK UMKM dirancang untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM di setiap tahapan proses, baik melalui bank maupun Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB). Kemudahan ini akan direalisasikan melalui beberapa strategi. Pertama, penetapan kebijakan khusus untuk UMKM. Kedua, penyusunan skema pembiayaan yang disesuaikan dengan karakteristik bisnis masing-masing UMKM. Ketiga, percepatan proses bisnis dalam penyaluran pembiayaan. Keempat, bank dan LKNB didorong untuk berkolaborasi dalam memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah.
Peran Penting UMKM dalam Ekonomi Indonesia
UMKM memegang peranan krusial dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi sektor UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2023 mencapai 61 persen atau sekitar Rp9.580 triliun. UMKM juga menyerap 97 persen dari total tenaga kerja di Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM sangat penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.
Pertumbuhan Kredit dan Inovasi Teknologi
Kinerja intermediasi perbankan menunjukkan pertumbuhan yang positif hingga November 2024, dengan pertumbuhan kredit mencapai 10,79 persen (yoy) menjadi Rp7.717 triliun. Untuk semakin memperkuat ekosistem digital dalam pembiayaan UMKM, RPOJK UMKM juga mendorong bank dan LKNB untuk memanfaatkan teknologi informasi.
Kesimpulan
RPOJK UMKM yang digagas OJK merupakan langkah strategis untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan efisien, diharapkan UMKM dapat meningkatkan kapasitas usahanya dan berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Penerapan kebijakan ini diyakini akan berdampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Indonesia.
