OKI Bahas Agresi Israel terhadap Palestina: Seruan Gencatan Senjata dan Solusi Dua Negara
Pertemuan Luar Biasa Dewan Menteri Luar Negeri OKI di Jeddah bahas agresi Israel terhadap Palestina, seruan gencatan senjata, dan dukungan solusi dua negara untuk perdamaian.
Pertemuan Luar Biasa Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jeddah pada 7 Maret 2024 membahas agresi berkelanjutan Israel terhadap rakyat Palestina. Pertemuan ini merespon rencana aneksasi dan pengusiran paksa warga Palestina oleh rezim Zionis. Diskusi tersebut dihadiri oleh para Menteri Luar Negeri negara-negara anggota OKI, membahas situasi terkini konflik Israel-Palestina dan mencari solusi perdamaian yang komprehensif.
Pertemuan dibuka oleh Menteri Hubungan Luar Negeri Republik Kamerun, Lejeune Mbella Mbella, yang saat ini menjabat sebagai presiden Dewan Menteri Luar Negeri OKI. Dalam pidatonya, Mbella menekankan perlunya penilaian dan pengkajian visi ke depan, "sambil mempertahankan persatuan organisasi kita terhadap isu kritis ini, sesuai dengan piagam dan resolusi PBB yang relevan." Ia juga menyoroti pentingnya perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas pada Januari 2024, yang dinilai telah memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza dan meredakan ketegangan.
Menteri Mbella mendesak penerapan penuh perjanjian gencatan senjata untuk mencapai resolusi konflik secara terkoordinasi dan multilateral. Ia menegaskan bahwa pendekatan ini hanya relevan dalam kerangka solusi dua negara, di mana Israel dan Palestina hidup berdampingan dalam batas-batas yang diakui secara internasional. Ia juga menyerukan solidaritas terhadap rakyat Palestina melalui bantuan kemanusiaan dan upaya mencapai penyelesaian damai, sesuai dengan resolusi PBB dan inisiatif perdamaian regional.
Seruan Gencatan Senjata dan Kecaman Rencana Pengusiran
Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Republik Gambia, Mamadou Tangara, menegaskan kembali seruan kepada masyarakat internasional untuk menghentikan agresi Israel terhadap rakyat Palestina. Ia mengecam rencana pengusiran warga Palestina dari Jalur Gaza sebagai tindakan provokatif, brutal, dan tidak manusiawi. Tangara menekankan pentingnya upaya terpadu untuk membangun gencatan senjata komprehensif dan permanen, termasuk penarikan penuh Israel dari wilayah Palestina yang diduduki.
Tangara juga menyatakan keprihatinan atas undang-undang baru Israel yang melarang pekerjaan UNRWA, badan bantuan PBB untuk pengungsi Palestina. Ia menilai tindakan tersebut bertentangan dengan Piagam PBB dan hukum internasional. Ia menegaskan kembali dukungan terhadap solusi dua negara sebagai prasyarat perdamaian di Timur Tengah.
Sekretaris Jenderal OKI, Hussein Ibrahim Taha, menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan kembali Jalur Gaza yang disetujui KTT Arab, dengan tetap menjunjung tinggi hak rakyat Palestina untuk tinggal di tanah mereka. Ia memperingatkan bahaya upaya Israel untuk menghapus masalah pengungsi Palestina dan menekankan peran penting UNRWA yang membutuhkan dukungan politik, finansial, dan hukum.
Dukungan Rencana Pembangunan Kembali Gaza dan Solusi Dua Negara
Perdana Menteri Palestina, Mohammad Mustafa, menyerukan adopsi rencana Palestina-Mesir untuk membangun kembali Gaza sebagai inisiatif bersama Arab-Islam. Rencana tersebut bertujuan pembangunan kembali Gaza oleh rakyat Palestina tanpa penggusuran, dengan dukungan regional dan internasional. Keberhasilan rencana ini bergantung pada komitmen Israel untuk menghentikan agresi, kembalinya pengungsi, penarikan pasukan, pembukaan penyeberangan, keberlanjutan gencatan senjata, dan dukungan keuangan.
Mustafa juga menyerukan peningkatan tekanan politik, diplomatik, hukum, dan ekonomi terhadap Israel hingga rakyat Palestina memperoleh hak-hak mereka, kedaulatan atas tanah mereka, dan Yerusalem sebagai ibu kota Negara Palestina. Selain isu Palestina, pertemuan tersebut juga menandai kembalinya Suriah ke dalam OKI.
Pertemuan ini menghasilkan seruan kuat untuk gencatan senjata, dukungan penuh terhadap solusi dua negara, dan kecaman atas tindakan agresif Israel terhadap rakyat Palestina. Para Menteri Luar Negeri menekankan pentingnya solidaritas internasional dan bantuan kemanusiaan untuk membantu rakyat Palestina serta mencapai perdamaian yang berkelanjutan di Timur Tengah.
