Optimisme Pemkab Kapuas: Gemapatas Tekan Persoalan Pertanahan
Pj Bupati Kapuas optimistis Gemapasatasi akan mengurangi konflik pertanahan, meningkatkan kepastian hukum, dan mendorong pembangunan daerah melalui pemasangan 1.000 patok batas tanah di Kabupaten Kapuas.
Program Gemapatas diharapkan mampu menyelesaikan masalah pertanahan di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Penjabat (Pj) Bupati Kapuas, Darliansjah, menyatakan optimisme tersebut setelah program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) diluncurkan. Peluncuran program ini dilakukan di Kuala Kapuas pada Kamis, 30 Januari 2024.
Gemapatas, menurut Darliansjah, bukan sekadar program administratif. Lebih dari itu, program ini menjadi langkah krusial dalam menciptakan kepastian hukum terkait lahan. Hal ini penting untuk menjaga ketertiban dan kerukunan antarwarga. Pemasangan tanda batas tanah yang jelas akan mencegah potensi konflik di kemudian hari.
Dari perspektif pemerintah daerah, Gemapatas sangat membantu dalam menata wilayah. Pemetaan yang akurat berkat program ini akan mempermudah perencanaan pembangunan, pengelolaan aset daerah, dan penarikan investasi. Kejelasan batas wilayah juga menjadi dasar penting bagi pembangunan yang merata dan berkelanjutan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Pj Bupati Kapuas menekankan bahwa Gemapatas bukan hanya program biasa, melainkan gerakan kolaboratif untuk memberikan kepastian hukum atas tanah. Dengan demikian, diharapkan potensi konflik dapat ditekan dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Program ini dilaksanakan serentak di berbagai wilayah Kalimantan Tengah, termasuk 14 kecamatan, 11 desa, dan 13 kelurahan di Kabupaten Kapuas.
Target pemasangan patok batas tanah di Kalimantan Tengah mencapai 13.000 unit. Kabupaten Kapuas sendiri ditargetkan memasang 1.000 patok. Darliansjah mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam program ini dan segera memasang tanda batas tanah mereka. Hal ini penting untuk mencegah munculnya masalah pertanahan di masa mendatang.
Menurutnya, keberhasilan Gemapatas sangat bergantung pada peran aktif masyarakat. Sosialisasi dan kampanye terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memasang tanda batas tanah. Banyak masalah pertanahan muncul akibat kelalaian masyarakat dalam menjaga batas kepemilikan tanah mereka.
Dengan terlaksananya Gemapatas secara efektif, diharapkan Kabupaten Kapuas dapat memiliki data pertanahan yang lebih akurat dan terintegrasi. Hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan mendorong investasi di berbagai sektor. Kejelasan batas tanah juga berkontribusi pada stabilitas sosial dan pembangunan yang berkelanjutan di daerah.
Kesimpulannya, optimisme Pemkab Kapuas terhadap Gemapatas didasari pada potensi program ini dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pertanahan. Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini dalam menciptakan kepastian hukum, mengurangi konflik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas.
