Papua Barat Buka Seleksi CPNS untuk 1.002 Honorer
Pemerintah Provinsi Papua Barat menerbitkan Pergub untuk mengakomodasi 1.002 honorer dalam seleksi CPNS 2021, dengan honorer di atas 35 tahun mengikuti seleksi PPPK.
Manokwari, 17 Februari 2025 – Kabar gembira bagi 1.002 tenaga honorer di Papua Barat! Pemerintah Provinsi Papua Barat resmi menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 3 Tahun 2025. Pergub ini membuka jalan bagi para honorer untuk mengikuti seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CPNS) formasi tahun 2021.
Kepastian ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Barat, Herman Sayori, di Manokwari. Menurut Herman, penjabat gubernur telah menandatangani Pergub tersebut, yang menjadi dasar hukum pengangkatan para honorer ini. "Pak penjabat gubernur sudah tanda tangan pergub yang menjadi dasar pengangkatan 1.002 honorer" ujar Herman.
Proses Seleksi dan Kategori Honorer
BKD Papua Barat akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XIV Manokwari dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan kelancaran proses seleksi. Seleksi CPNS ini dibagi menjadi dua kategori berdasarkan usia.
Honorer yang berusia kurang dari 35 tahun akan mengikuti seleksi CPNS. Sementara itu, bagi honorer yang berusia di atas 35 tahun, mereka akan mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. "Usia lebih dari 35 tahun, ikut seleksi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," jelas Herman.
Usulan Tambahan Kuota CPNS
Pemerintah Provinsi Papua Barat juga tak berhenti sampai di situ. Mereka mengajukan usulan kepada pemerintah pusat untuk menambah kuota penerimaan CPNS. Usulan ini bertujuan untuk mengakomodasi sekitar 180 honorer yang belum tercakup dalam Pergub tersebut.
Usulan penambahan kuota ini telah mempertimbangkan alokasi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Barat. Pemprov memastikan bahwa usulan ini tetap berada dalam batas aman, yaitu tidak melebihi 30 persen dari total APBD. "Tapi itu sifatnya hanya usulan, kalau disetujui pemerintah pusat maka pemerintah provinsi bisa melaksanakan," tambah Herman.
Langkah Selanjutnya dan Harapan
Dengan diterbitkannya Pergub ini, diharapkan proses seleksi CPNS dan PPPK dapat berjalan lancar dan transparan. Para honorer yang memenuhi syarat dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi dan mewujudkan impiannya menjadi ASN. Keberhasilan program ini akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Papua Barat.
Langkah selanjutnya adalah sosialisasi Pergub kepada seluruh honorer yang berhak dan persiapan teknis pelaksanaan seleksi. Koordinasi yang baik antara Pemprov Papua Barat, BKN, dan BPKP akan menjadi kunci keberhasilan program ini. Semoga usulan penambahan kuota CPNS juga mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat, sehingga lebih banyak honorer yang dapat diangkat menjadi ASN.
