Paspampres Gadungan Tipu Kepala Daerah Terpilih di Banten, Ditangkap Polda Banten
Polda Banten menangkap LA (43), seorang perempuan yang mengaku sebagai Paspampres dan menipu kepala daerah terpilih di Banten dengan surat tugas palsu.
Polda Banten berhasil mengungkap kasus penipuan yang dilakukan oleh seorang perempuan berinisial LA (43), warga Pontianak. LA ditangkap karena mengaku sebagai anggota Paspampres dan menggunakan surat tugas palsu untuk meyakinkan kepala daerah terpilih di Provinsi Banten. Penangkapan dilakukan pada 5 Februari 2025 di Kaligandu, Kota Serang, dan sehari kemudian LA ditahan di Rutan Mapolda Banten. Modus operandi LA melibatkan kerja sama dengan AR, yang bersama-sama mendekati kepala daerah terpilih.
Kasus ini terungkap setelah suami kepala daerah terpilih tersebut mempertanyakan keaslian surat tugas LA kepada pihak Paspampres. Kejanggalan dalam jawaban LA dan kecurigaan atas surat tugas tersebut memicu laporan ke Polda Banten. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menemukan bahwa surat tugas yang digunakan LA adalah palsu, dibuat dengan memanipulasi logo, stempel, dan nama Komandan Group A Paspampres yang didapat dari Google. LA juga mengaku berdinas di Angkatan Udara dan mengawal Ibu KSAU, klaim yang juga terbukti tidak benar.
Modus penipuan yang dilakukan LA dan AR cukup sistematis. Mereka membangun kepercayaan dengan beberapa kali pertemuan dan komunikasi melalui media sosial. LA bahkan kerap berpura-pura menerima telepon seolah-olah atas perintah komandan. Mereka memanfaatkan situasi politik menjelang dan setelah pelantikan kepala daerah terpilih untuk melancarkan aksinya. LA berhasil meyakinkan AR dan beberapa pejabat pemerintahan lainnya atas identitas palsunya sebagai anggota Paspampres yang ditugaskan untuk berkoordinasi dengan kepala daerah terpilih.
Modus Operandi Paspampres Gadungan
LA dan AR menjalin komunikasi melalui media sosial sejak Agustus 2024. LA, yang mengaku sebagai Intan dan anggota WARA (Wanita Angkatan Udara), seringkali berpura-pura menerima telepon seolah mendapat perintah dari komandannya. Ia mengaku sebagai anggota Paspampres yang bertugas mengawal Ibu KSAU dan berkoordinasi dengan kepala daerah terpilih di Banten. LA bahkan mendampingi kepala daerah terpilih dalam pengecekan Pasar Rau pada 25 Desember 2024, meyakinkannya bahwa semua program dan kegiatan telah dilaporkan kepada Presiden.
Puncaknya, pada 20 Desember 2024, LA bertemu dengan kepala daerah terpilih di rumahnya. LA meyakinkan kepala daerah terpilih bahwa semua program dan kegiatan di Kota Serang, termasuk pengecekan Pasar Rau, telah dilaporkan kepada Presiden dan akan dibahas saat kunjungan Presiden ke Banten setelah pelantikan Gubernur. LA juga menyebarkan informasi palsu bahwa ia mendapatkan informasi dari Kolonel IF tentang kunjungan kepala daerah terpilih ke Banten Lama pada 9 Januari 2025. Semua ini dilakukan untuk memperkuat citra dan kredibilitasnya sebagai anggota Paspampres.
AR, yang semakin percaya kepada LA, terus menerus mengirimkan informasi dari berbagai dinas di Banten kepada LA untuk dilaporkan kepada Kolonel IF (yang ternyata hanyalah modus LA). Demi memperkuat aksinya, AR meminta LA membuat surat resmi dari Paspampres untuk bertemu dengan kepala daerah. LA kemudian membuat surat perintah palsu dengan mencari referensi dari Google, termasuk logo, stempel, dan nama komandan Paspampres.
Pada tanggal 28 Januari 2025, AR menghubungi FT untuk bertemu dengan HR dan kepala daerah terpilih. AR menjelaskan bahwa ia membawa utusan dari pusat untuk mengamankan kepala daerah terpilih. Pertemuan antara HR, FT, MQ, AR, dan LA terjadi pada 30 Januari 2025 di sebuah pondok pesantren di Kota Serang. Pada 2 Februari 2025, LA bertemu dengan kepala daerah terpilih dan suaminya. Suami kepala daerah terpilih kemudian memfoto surat tugas palsu tersebut dan melaporkannya kepada pihak Paspampres, yang kemudian mengkonfirmasi kepalsuan surat tersebut.
Bukti dan Proses Hukum
Setelah menerima laporan dari suami kepala daerah terpilih, Polda Banten langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap LA. Polisi menyita barang bukti berupa surat perintah palsu dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Saat ini, Polda Banten masih melakukan proses penyidikan, termasuk koordinasi dengan Paspampres untuk melengkapi berkas perkara. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan dan verifikasi informasi, terutama yang berkaitan dengan pejabat negara.
Proses hukum terhadap LA terus berlanjut. Polda Banten berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan memberikan sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Kasus ini juga menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat untuk selalu waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat tinggi negara. Verifikasi informasi dan kehati-hatian sangat penting untuk mencegah terjadinya hal serupa di masa mendatang.
