Pelayanan Publik Cirebon Membaik di 2024, Capaian 93,64 Persen

Pemerintah Kabupaten Cirebon laporkan peningkatan kepatuhan pelayanan publik hingga 93,64 persen di tahun 2024, disertai peningkatan indeks dan kepuasan masyarakat.

Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menorehkan prestasi membanggakan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di tahun 2024. Capaian ini ditandai dengan peningkatan angka kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang signifikan, mencapai 93,64 persen. Angka ini menunjukkan peningkatan yang cukup pesat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 84,24 persen. Kenaikan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya.

Peningkatan Indeks dan Kepuasan Masyarakat

Tidak hanya kepatuhan, peningkatan juga terlihat pada tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Pada tahun 2024, tingkat kepuasan masyarakat mencapai 85,45 persen, meningkat dari 84,17 persen di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah telah berdampak positif dan dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Cirebon. Peningkatan ini juga berdampak pada Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang naik menjadi 4,24 (kategori A-), meningkat dari 3,82 (kategori B) di tahun sebelumnya.

Strategi Optimalisasi Pelayanan Publik

Pj. Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, menjelaskan bahwa peningkatan ini merupakan hasil dari berbagai strategi optimalisasi yang diterapkan. Beberapa strategi tersebut antara lain meningkatkan partisipasi masyarakat melalui forum konsultasi publik. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mempercepat tindak lanjut pengaduan melalui berbagai kanal yang tersedia, memastikan setiap keluhan masyarakat ditangani dengan cepat dan efektif.

Pemerintah Kabupaten Cirebon juga fokus pada optimalisasi budaya kerja dan tanggung jawab ASN di setiap perangkat daerah. Distribusi ASN pun dioptimalkan untuk memastikan pelayanan yang merata dan efisien. Sistem penghargaan dan sanksi yang diterapkan juga mendorong ASN untuk memberikan pelayanan publik yang optimal dan akuntabel. Penerapan citizen charter juga dilakukan untuk memastikan standar layanan yang lebih baik dan transparan antara penyedia layanan dan masyarakat.

Evaluasi dan Pengawasan yang Berkelanjutan

Pelayanan publik di Kabupaten Cirebon tidak hanya ditingkatkan, tetapi juga diawasi secara ketat. Pemerintah daerah secara berkala melakukan evaluasi dan pengawasan melalui audit kinerja tahunan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hal ini memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Komitmen ini menunjukkan keseriusan Pemkab Cirebon dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakatnya.

Optimalisasi Tenaga Non-ASN

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, Pemkab Cirebon juga melakukan penataan tenaga non-ASN melalui program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pada tahap pertama seleksi PPPK 2024, sebanyak 1.737 orang dinyatakan lulus dari total 3.393 pelamar. Sementara itu, 1.656 pelamar lainnya diusulkan menjadi PPPK paruh waktu. Pada tahap kedua, dari 3.240 pelamar dengan kebutuhan formasi sebanyak 303 orang, 2.937 pelamar yang tidak lolos seleksi diusulkan untuk menjadi PPPK paruh waktu. Langkah ini bertujuan untuk tetap mendukung optimalisasi pelayanan publik di Kabupaten Cirebon.

Kesimpulan

Peningkatan kepatuhan pelayanan publik di Kabupaten Cirebon hingga 93,64 persen pada tahun 2024 merupakan capaian yang signifikan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Berbagai strategi yang diterapkan, mulai dari peningkatan partisipasi masyarakat hingga optimalisasi tenaga non-ASN, telah berkontribusi pada peningkatan indeks pelayanan publik dan kepuasan masyarakat. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.