Pemerintah Hanya Rekomendasikan, Diskon Tarif Tol Tetap Kewenangan BUJT
Pemerintah melalui BPJT hanya merekomendasikan diskon tarif tol kepada BUJT menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, keputusan final tetap berada di tangan BUJT.

Jakarta, 26 Februari 2024 - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengklarifikasi bahwa pemerintah hanya memberikan rekomendasi terkait diskon tarif tol menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Keputusan akhir terkait pemberian diskon tersebut tetap berada di tangan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
Anggota BPJT Unsur Masyarakat, Tulus Abadi, menjelaskan bahwa pemerintah berupaya memberikan usulan kepada BUJT tanpa membebani mereka. "Pemerintah hanya memberikan rekomendasi atau usulan kepada BUJT, sehingga kami tidak ingin hal itu menjadi beban bagi BUJT," ujar Tulus Abadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Hal ini ditegaskan kembali bahwa kewenangan pemberian diskon tarif tol sepenuhnya berada di tangan BUJT. BUJT memiliki kebebasan untuk menentukan apakah akan memberikan diskon atau tidak, sesuai dengan pertimbangan bisnis dan operasional mereka.
Kebijakan Diskon Tarif Tol Menjelang Lebaran
Dalam rapat koordinasi persiapan Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H yang dipimpin Wakil Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Wamenko Polhukam), Lodewijk F. Paulus, dibahas mengenai kebijakan diskon tarif tol. Rapat tersebut melibatkan Kementerian PUPR, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, serta kementerian/lembaga terkait.
Wamenko Polhukam memastikan bahwa koordinasi dilakukan untuk memastikan implementasi kebijakan pemerintah dalam rangka kelancaran ibadah Ramadhan dan Idul Fitri. Hal ini termasuk memastikan kelancaran arus mudik dan kebijakan diskon tarif tol.
Lebih lanjut, Wamenko Polhukam juga menekankan pentingnya koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antar kementerian dan lembaga untuk memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah Ramadhan dan Idul Fitri.
Kementerian PUPR, melalui Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono, menyampaikan sejumlah langkah yang diambil. Selain rencana diskon tarif tol, Kementerian PUPR juga akan mengoptimalkan beberapa ruas jalan tol tanpa tarif dan menambah tempat istirahat dan pelayanan (rest area).
Konfirmasi Diskon Tarif Tol di Beberapa Ruas Jalan
Triono Junoasmono juga memberikan konfirmasi mengenai diskon tarif tol sebesar 20 persen yang sedang dikoordinasikan. Saat ini, diskon tersebut telah dikonfirmasi diterapkan pada 17 ruas jalan tol, yang terdiri dari 10 ruas di Pulau Jawa dan 7 ruas di Pulau Sumatera.
Kementerian PUPR juga memastikan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol. Perkerasan jalan utama, on/off ramp, akses masuk dan keluar, serta area gerbang tol dipastikan dalam kondisi yang baik dan prima untuk mendukung kelancaran perjalanan masyarakat selama musim mudik.
Secara keseluruhan, pemerintah berkomitmen untuk memastikan kelancaran arus mudik dan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan merayakan Idul Fitri. Namun, keputusan akhir terkait diskon tarif tol tetap menjadi kewenangan BUJT masing-masing.