Pemerintah Sasar 7 Segmen Populasi untuk Pacu Inklusi Keuangan di Indonesia
Pemerintah Indonesia fokus pada tujuh segmen populasi untuk meningkatkan inklusi keuangan, termasuk perempuan, lansia, dan pelaku UMKM, guna mencapai target 91 persen kepemilikan rekening pada 2025.
Jakarta, 6 Mei 2025 - Pemerintah Indonesia menetapkan tujuh segmen populasi sebagai fokus utama dalam upaya percepatan inklusi keuangan. Hal ini diungkapkan dalam Kajian Pemetaan Inklusi Keuangan: Percepatan Akses Layanan Keuangan untuk Kelompok Sasaran, hasil kolaborasi Dewan Nasional Inklusi Keuangan (DNKI) dan Tony Blair Institute. Kajian ini diluncurkan di Indonesia International Financial Inclusion Summit (IFIS) 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan akses keuangan bagi kelompok masyarakat yang selama ini kurang terlayani, sejalan dengan arahan Presiden.
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian, Ali Murtopo Simbolon, menjelaskan bahwa dokumen kajian ini berfungsi sebagai panduan implementasi untuk mendukung percepatan inklusi keuangan dan kepemilikan rekening. Sasaran utama adalah memastikan setiap program inklusi keuangan dirancang sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan aspirasi unik masing-masing kelompok masyarakat. Dengan demikian, program akan lebih efektif dan tepat sasaran.
Pemerintah menyadari bahwa masih ada kelompok masyarakat yang belum memiliki akses yang memadai terhadap layanan keuangan formal. Kurangnya infrastruktur digital dan pengetahuan mengenai produk keuangan yang tepat menjadi kendala utama. Oleh karena itu, Kajian Pemetaan Inklusi Keuangan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merancang dan melaksanakan program inklusi keuangan yang lebih efektif.
Tujuh Segmen Prioritas Inklusi Keuangan
Ketujuh segmen populasi yang menjadi prioritas pemerintah dalam program inklusi keuangan adalah: perempuan; pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (dengan fokus pada penyandang disabilitas dan lansia); pelajar/santri, mahasiswa, dan pemuda; masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar); pekerja migran Indonesia (PMI); pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM); serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dengan fokus pada segmen-segmen ini, pemerintah berharap dapat menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini belum terlayani secara optimal. Pemerintah berkomitmen untuk mengatasi kesenjangan akses keuangan dan memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan layanan keuangan formal.
Program-program yang dirancang akan mempertimbangkan karakteristik unik dari masing-masing segmen. Misalnya, program untuk perempuan akan mempertimbangkan kebutuhan spesifik mereka, sementara program untuk lansia akan mempertimbangkan keterbatasan fisik dan digital mereka. Hal ini memastikan bahwa program inklusi keuangan benar-benar inklusif dan bermanfaat bagi semua.
Pemerintah juga akan memberikan pelatihan dan edukasi keuangan kepada kelompok sasaran untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang produk dan layanan keuangan. Dengan demikian, mereka dapat membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Target RPJMN 2025-2029 dan Visi 2045
Komitmen pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan juga tercermin dalam target yang ditetapkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Target tersebut adalah mencapai 91 persen kepemilikan rekening keuangan formal pada tahun 2025 dan 93 persen pada tahun 2029. Lebih jauh lagi, pemerintah menargetkan tingkat inklusi keuangan mencapai 98 persen pada tahun 2045.
Target-target ambisius ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan. Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya, target tersebut diharapkan dapat tercapai.
Pemerintah berharap dengan adanya program ini, semakin banyak masyarakat Indonesia yang dapat merasakan manfaat dari layanan keuangan formal, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka. Inisiatif ini merupakan langkah penting dalam membangun ekonomi Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Kajian ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program inklusi keuangan. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjangkau masyarakat di daerah terpencil dan memastikan program tersebut berjalan efektif di tingkat lokal.
Dengan komitmen dan strategi yang tepat, Indonesia dapat mencapai target inklusi keuangan yang ambisius dan mewujudkan visi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
