Dorong Inklusi Keuangan, Presiden Prabowo Ajak Warga Indonesia Buka Rekening Bank
Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh warga Indonesia membuka rekening bank untuk mendukung inklusi keuangan, dengan target peningkatan akses hingga 93 persen pada 2029.
Presiden Prabowo Subianto menyerukan kepada seluruh warga Indonesia untuk membuka rekening bank guna mendukung upaya inklusi keuangan. Seruan ini disampaikan di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan akses layanan perbankan bagi seluruh lapisan masyarakat. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan manfaat ekonomi dan edukasi keuangan kepada masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang masih terbatas aksesnya ke layanan perbankan.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat ini sekitar 80 persen penduduk Indonesia telah memiliki akses ke layanan perbankan. Namun, masih terdapat kesenjangan akses di beberapa wilayah, misalnya di Maluku Utara. Pemerintah berencana untuk mendorong lebih banyak orang memiliki rekening bank agar mereka dapat memperoleh manfaat serta memahami risiko investasi. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara merata.
Langkah konkret yang dilakukan pemerintah adalah pembentukan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang diketuai langsung oleh Presiden. BUMN juga diberi mandat untuk memperkuat literasi keuangan masyarakat. DNKI diharapkan dapat mencakup berbagai sektor, termasuk layanan keuangan pemerintah, melalui penyusunan kebijakan dan penggunaan infrastruktur teknologi informasi keuangan yang mendukung mekanisme organisasi dan implementasi yang efektif.
Dorongan Inklusi Keuangan dan Peran DNKI
Salah satu layanan yang menjadi fokus adalah program berbasis elektronik untuk pemberian bantuan dan subsidi pemerintah, yang menargetkan masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, Presiden Prabowo telah membuka jalan bagi integrasi data sosial dan ekonomi nasional yang dipegang oleh kementerian dan lembaga pemerintah ke dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Data yang telah dikumpulkan mencakup data dari beberapa registri penerima manfaat, termasuk data 10 juta keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), 18,8 juta keluarga penerima manfaat program bantuan pangan, dan 21,5 juta penerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP).
Data tersebut juga mencakup 96,8 juta penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), 16,4 juta penerima Kartu Prakerja, 40,7 juta penerima subsidi listrik, dan 7,05 juta debitur Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
Menurut Menko Airlangga, data pengenal tunggal ini juga dapat digunakan dalam sistem pembayaran digital untuk penyaluran bantuan sosial, pemantauan lalu lintas devisa, dan peningkatan kepatuhan pajak. DTSEN mencakup total penduduk Indonesia, yang pada 3 Februari 2025 berjumlah sekitar 285,5 juta jiwa dari 93 juta keluarga.
Sasaran inklusi keuangan juga mencakup pelaku UMKM serta komunitas yang terdiri dari pelajar, santri, pemuda, pekerja migran, penyandang masalah kesejahteraan sosial, mantan narapidana, anak terlantar, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang tinggal di daerah kurang mampu, perbatasan, dan terluar.
Dengan sinergi dan kolaborasi semua kementerian dan lembaga yang tergabung dalam DNKI, tingkat inklusi keuangan pada tahun 2023 telah mencapai 88,7 persen untuk penggunaan rekening dan 76,3 persen untuk kepemilikan rekening. Pemerintah menargetkan 91 persen penggunaan rekening pada tahun 2025, dan 93 persen pada tahun 2029.
"Dengan DTSEN, kita bisa menargetkan bantuan sosial dengan lebih tepat sasaran dan efektif," kata Airlangga Hartarto. "Ini juga akan membantu kita dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara."
Inklusi keuangan merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan meningkatkan akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, Indonesia dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas dan mengurangi kesenjangan ekonomi.
