Dorongan Presiden Jokowi: Miliki Rekening Bank untuk Keuangan Inklusif
Presiden Jokowi mendorong seluruh warga negara Indonesia untuk memiliki rekening bank demi mencapai inklusi keuangan, ditandai dengan peningkatan literasi dan akses layanan keuangan formal.
Jakarta, 22 Maret 2024 - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan imbauan Presiden Joko Widodo agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki rekening perbankan. Langkah ini bertujuan untuk mendorong inklusi keuangan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasional. Imbauan ini disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu lalu.
Saat ini, sekitar 89 persen penduduk Indonesia telah memiliki akses ke layanan perbankan. Namun, masih terdapat beberapa daerah, seperti Maluku Utara dan Halmahera, yang perlu mendapat perhatian khusus. Pemerintah berencana meningkatkan literasi keuangan agar masyarakat dapat memanfaatkan rekening bank dengan bijak dan memahami risiko investasi.
Pemerintah telah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang diketuai langsung oleh Presiden untuk mewujudkan inklusi keuangan. BUMN juga berperan aktif dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Melalui berbagai kebijakan, regulasi, dan infrastruktur teknologi informasi, DNKI diharapkan dapat mendukung berbagai sektor, termasuk pelayanan keuangan sektor pemerintah.
Inklusi Keuangan: Sasaran dan Target
Salah satu program penting adalah elektronifikasi bantuan dan subsidi pemerintah. Sasaran inklusi keuangan meliputi masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, pelajar, mahasiswa, santri, pemuda, pekerja migran, penyandang disabilitas, dan masyarakat di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Kelompok perempuan juga menjadi fokus utama dalam program ini.
Airlangga Hartarto, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian DNKI, melaporkan bahwa tingkat inklusi keuangan pada tahun 2023 telah mencapai 88,7 persen untuk penggunaan akun dan 76,3 persen untuk kepemilikan akun. Target RPJMN adalah mencapai 91 persen penggunaan akun pada 2025 dan 93 persen pada 2029.
Tren positif terlihat sejak pembentukan DNKI pada 2016. Pada 2023, 76,3 persen masyarakat dewasa memiliki akun keuangan formal, dan 88,7 persen telah menggunakannya. Namun, tingkat literasi keuangan masih perlu ditingkatkan, baru mencapai 65,4 persen, meskipun meningkat signifikan dari 49,7 persen tahun sebelumnya.
Menangani Kesenjangan dan Integrasi Data
Masih terdapat kesenjangan antara inklusi keuangan di perkotaan (91,5 persen) dan pedesaan (84,8 persen). Pemerintah berupaya mengatasi hal ini. Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, pemerintah mengintegrasikan data sosial dan ekonomi nasional melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
DTSEN mengintegrasikan DTKS, Regsosek, dan Data P3KE untuk menciptakan data yang akurat dan tepat sasaran. Data ini mencakup penerima PKH, bantuan sembako, PIP, PBI JKN, Kartu Prakerja, subsidi listrik, dan debitur KUR. Data ini juga bermanfaat untuk sistem pembayaran bantuan sosial digital, monitoring devisa, dan peningkatan kepatuhan pajak.
DTSEN mencakup sekitar 93 juta keluarga dan 285,5 juta penduduk Indonesia per 3 Februari 2025. Inisiatif ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan inklusi keuangan yang lebih merata dan efektif di seluruh Indonesia.
Dengan adanya dorongan kepemilikan rekening perbankan ini, diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Program literasi keuangan yang intensif juga akan menjadi kunci keberhasilan program ini.
