Pemerintah Sasar 7 Segmen Populasi untuk Tingkatkan Inklusi Keuangan
Pemerintah Indonesia menargetkan tujuh segmen populasi untuk mendorong inklusi keuangan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat di daerah 3T.
Jakarta, 6 Mei 2025 (ANTARA) - Pemerintah Indonesia menetapkan tujuh segmen populasi sebagai fokus utama dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan di Tanah Air. Hal ini tertuang dalam studi pemetaan inklusi keuangan yang berjudul Financial Inclusion Mapping Study: Accelerating Access to Financial Services for Target Groups.
Studi ini merupakan hasil kolaborasi antara Dewan Nasional Inklusi Keuangan (DNKI) dan Tony Blair Institute. Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ali Murtopo Simbolon, menjelaskan bahwa dokumen ini berfungsi sebagai pedoman implementasi untuk mempercepat inklusi keuangan dan kepemilikan rekening.
Pernyataan ini disampaikan Simbolon dalam Indonesia International Financial Inclusion Summit (IFIS) 2025 di Jakarta, Selasa lalu. Ia menambahkan bahwa langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Tujuh Segmen Prioritas Inklusi Keuangan
Tujuh segmen populasi yang menjadi target pemerintah meliputi perempuan; kelompok penerima layanan kesejahteraan sosial (khususnya penyandang disabilitas dan lansia); pelajar/santri, mahasiswa, dan pemuda; serta masyarakat di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Selain itu, pemerintah juga menargetkan pekerja migran Indonesia (PMI), pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan memfokuskan program pada tujuh segmen ini, pemerintah berupaya memastikan setiap program inklusi keuangan dirancang secara tepat dan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan aspirasi unik masing-masing kelompok masyarakat.
Pemerintah terus memprioritaskan kelompok masyarakat yang kurang terlayani. Kelompok-kelompok ini seringkali menghadapi kendala akses infrastruktur digital publik yang memadai dan pengetahuan tentang produk keuangan yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Studi pemetaan ini bertujuan untuk memandu pemerintah, khususnya pemerintah daerah, yang berada di garis depan upaya inklusi keuangan.
Target RPJMN 2025-2029
Pemerintah berkomitmen untuk mendorong inklusi keuangan dengan mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Target tersebut meliputi perluasan akses kepemilikan rekening keuangan formal hingga 91 persen pada tahun 2025 dan 93 persen pada tahun 2029. Lebih jauh lagi, pemerintah menargetkan peningkatan tingkat inklusi keuangan hingga 98 persen pada tahun 2045.
"Dokumen ini berfungsi sebagai alat implementasi dasar untuk mendukung percepatan inklusi keuangan dan kepemilikan rekening," ujar Ali Murtopo Simbolon. "Ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto." Upaya ini menjadi dasar bagi studi pemetaan untuk memandu pemerintah, terutama pemerintah daerah, yang berada di garis depan inklusi keuangan.
Dengan fokus pada tujuh segmen ini, diharapkan program inklusi keuangan dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
