Presiden Prabowo Instruksikan Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan di Indonesia
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan peningkatan inklusivitas dan literasi keuangan di Indonesia, mengingat masih rendahnya pemanfaatan layanan perbankan oleh masyarakat meskipun aksesibilitas sudah tinggi.
Jakarta, 21 Maret 2024 (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi penting dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat lalu. Instruksi tersebut berfokus pada peningkatan inklusivitas dan literasi keuangan di Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang menyoroti rendahnya pemanfaatan layanan perbankan oleh masyarakat meskipun aksesibilitasnya sudah cukup tinggi.
Berdasarkan data yang disampaikan, sekitar 89 persen masyarakat Indonesia telah memiliki akses ke fasilitas perbankan. Namun, fakta mengejutkan terungkap: hanya 51 persen yang benar-benar memanfaatkan layanan tersebut. Celah signifikan ini menjadi perhatian utama pemerintah dan mendorong perlunya strategi peningkatan literasi keuangan yang lebih efektif.
Permasalahan ini tidak hanya menyoroti angka nasional, tetapi juga menyentuh disparitas regional. Meskipun tingkat literasi keuangan secara umum menunjukkan tren positif, masih terdapat wilayah yang membutuhkan perhatian khusus, seperti Halmahera di Maluku Utara. Pemerintah menyadari pentingnya pemerataan akses dan pemahaman akan layanan keuangan di seluruh penjuru Indonesia.
Percepatan Inklusi dan Literasi Keuangan: Instruksi Presiden
Menyikapi kondisi tersebut, Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada otoritas keuangan untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan. Pemerintah berencana untuk memperkuat edukasi keuangan agar masyarakat tidak hanya memiliki rekening bank, tetapi juga memahami manfaat dan risiko dalam pengelolaan keuangan serta investasi. Pemahaman yang komprehensif ini diharapkan dapat mendorong pemanfaatan layanan perbankan secara optimal.
Salah satu strategi kunci yang diinstruksikan adalah peran aktif Bank-bank BUMN dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Airlangga Hartarto menegaskan bahwa BUMN diminta untuk terus mendorong literasi keuangan. Langkah ini dinilai krusial untuk menjembatani kesenjangan pemahaman dan pemanfaatan layanan perbankan di kalangan masyarakat.
Dengan meningkatkan literasi keuangan, diharapkan masyarakat dapat membuat keputusan keuangan yang lebih bijak dan terhindar dari risiko finansial. Hal ini juga akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan akses dan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan.
Pemerintah juga akan fokus pada program-program edukasi yang lebih terarah dan efektif, khususnya di daerah-daerah yang masih memiliki tingkat literasi keuangan rendah. Kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat, akan menjadi kunci keberhasilan program ini.
Tantangan dan Solusi Peningkatan Literasi Keuangan
Tantangan utama dalam meningkatkan literasi keuangan adalah menjangkau masyarakat di berbagai lapisan dan wilayah, terutama di daerah terpencil. Pemerintah perlu mengembangkan strategi komunikasi yang efektif dan inovatif untuk memastikan pesan edukasi sampai kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini membutuhkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara maksimal.
Selain itu, materi edukasi keuangan perlu disusun secara sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat awam. Bahasa yang digunakan harus lugas dan menghindari istilah-istilah teknis yang rumit. Metode penyampaian informasi juga perlu bervariasi, agar sesuai dengan karakteristik dan preferensi masing-masing kelompok masyarakat.
Pemerintah juga perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa, dalam upaya peningkatan literasi keuangan. Kerjasama yang sinergis akan memperkuat dampak program edukasi dan menjangkau lebih banyak masyarakat.
Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat dari semua pihak, diharapkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia dapat meningkat secara signifikan. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
"BUMN diminta untuk terus mendorong literasi keuangan," ujar Airlangga Hartarto, menekankan pentingnya peran aktif BUMN dalam program ini.
