Pemerintah Segera Terbitkan Aturan Resmi Program Makan Bergizi Gratis

Pemerintah akan segera menerbitkan aturan berupa Inpres atau Perpres untuk mengatur tugas kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), guna menghindari tumpang tindih dan memastikan pendistribusian berjalan lancar.

Jakarta, 3 Maret 2024 - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan atau Zulhas, mengumumkan rencana pemerintah untuk merumuskan aturan resmi terkait tugas-tugas kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aturan ini, yang akan berbentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres), bertujuan untuk memberikan kejelasan dan menghindari tumpang tindih tugas antar instansi.

Pengumuman tersebut disampaikan Zulhas dalam jumpa pers di Jakarta pada Senin. Ia menekankan pentingnya aturan ini agar setiap kementerian dan lembaga dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan terarah. Dengan adanya aturan yang jelas, diharapkan pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal dan mencapai sasaran yang diharapkan.

Perumusan aturan ini juga akan mencakup detail teknis pelaksanaan MBG, termasuk mekanisme pendistribusian yang melibatkan pemerintah daerah. Zulhas menyatakan, "Tadi kita sepakat akan dirumuskan nanti bareng-bareng apakah dalam bentuk Inpres atau Perpres, sehingga semua pihak bisa melakukan tugasnya sesuai yang sudah diatur oleh aturan ini." Hal ini penting untuk memastikan distribusi bantuan makanan bergizi berjalan lancar dan tepat sasaran, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan.

Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam MBG

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindaya, telah menjelaskan bahwa anggaran operasional untuk program MBG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan ketersediaan makanan bergizi bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Namun, peran pemerintah daerah tetap penting dalam mendukung keberhasilan program MBG. Dadan Hindaya merinci tiga peran utama pemerintah daerah, yaitu:

• Penyiapan infrastruktur penunjang program: Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran program MBG.
• Pembinaan dan penguatan rantai pasok lokal: Pemerintah daerah perlu membina dan memperkuat rantai pasok lokal untuk memastikan ketersediaan bahan pangan bergizi di daerah.
• Kolaborasi dengan BGN untuk pendampingan: Pemerintah daerah perlu berkolaborasi dengan BGN untuk melakukan pendampingan dalam penyaluran makanan bergizi, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Dengan adanya pembagian tugas yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan program MBG dapat berjalan efektif dan efisien. Pemerintah pusat akan fokus pada pembiayaan dan pengaturan kebijakan, sementara pemerintah daerah akan berperan aktif dalam implementasi program di tingkat lokal.

Aturan yang akan segera diterbitkan diharapkan dapat menjadi pedoman yang komprehensif bagi semua pihak yang terlibat dalam program MBG. Dengan demikian, program ini dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan utamanya yaitu memberikan akses makanan bergizi kepada masyarakat, khususnya di daerah 3T. "Intinya, makan bergizi cukup dari pemerintah pusat. Pemda siapkan anggaran jika ada anggaran. Jika tidak ada, tidak usah memaksakan," tegas Dadan Hindaya.